Berita

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Hukum

Pengembangan Korupsi DAK, KPK Periksa Bekas Walikota Tasikmalaya Budi Budiman

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 14:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai mengumumkan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya tahun 2018, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergegas memeriksa saksi-saksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Kamis (24/2), tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Tasik," ujar Ali kepada wartawan, Kamis siang (24/2).


Selain Budi Budiman selaku Walikota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2020, tim penyidik juga memanggil 12 orang lainnya, yaitu Gilang Rajab selaku Komisaris PT Raga Karya Permata; Iman Handiman selaku Komisaris PT Abadi Haruman Jaya.

Selanjutnya, Imay Ruhimat selaku Direktur Utama (Dirut) PT Indah Permai Agung; Tatang Syamsudin selaku Dirut PT Jaya Sakti Alam Mandiri; Muhammad Ilyas selaku Direktur PT Abadi Haruman Jaya; R. Djoko Poerwanto selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Tasikmalaya; Sholahuddin selaku wiraswasta.

Kemudian, Tarlan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Tasikmalaya tahun 2017; Wasito Hidayat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sejak 2006-sekarang atau Kepala Inspektorat Kota Tasikmalaya periode Maret 2018-sekarang.

Lalu, Asep Budi Sualaeman selaku Direktur CV Proklamasi; Ai Erna Susanti selaku Dirut PT Abadi Haruman Jaya; dan Elis Mulyani selaku Direktur PT Raga Karya Permata.

KPK hari ini, Kamis (24/2) mengumumkan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi DAK tahun 2018.

DAK yang dimaksud adalah, terkait pengurusan DAK di Tasikmalaya tahun 2018 yang merupakan pengembangan dari terpidana Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Kemenkeu periode 2017-2018.

Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini maupun konstruksi perkaranya.

KPK mengatakan akan mengumumkan tersangkanya pada saat dilakukan upaya paksa penahanan terhadap pihak-pihak yang telah jadi tersangka.

Informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, salah seorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah, Rifa Surya selaku Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode Januari-Agustus 2018.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya