Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net

Dunia

Kecam Pengakuan Putin Terhadap Kemerdekaan Donetsk, Guterres: Ini Pukulan Mematikan bagi Perjanjian Minsk

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 13:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PBB mengutuk langkah Rusia yang mengakui dua wilayah separatis Ukraina timur sebagai wilayah merdeka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya di situs resmi PBB menegaskan bahwa apa yang dilakukan Moskow telah melanggar kedaulatan Kiev.

Kritik keras Guterres muncul menyusul laporan bahwa pasukan Rusia telah bergerak ke Ukraina sebagai 'Pasukan Perdamaian' yang disebut-sebut Barat itu hanyalah 'akal-akalan' Rusia untuk mulai menginvasi Ukraina.


Guterres menyebut krisis yang terjadi saat ini sebagai ujian bagi organisasi global. Ia terpaksa mempercepat kepulangannya dari jadwal kunjungan ke Afrika karena krisis yang terjadi saat ini.

Keputusannya untuk kembali ke New York datang tak lama setelah Rusia mengumumkan bahwa Presiden Vladimir Putin akan mengakui wilayah pemberontak Ukraina sebagai wilayah merdeka.

Akibatnya, Guterres membatalkan perjalanan yang direncanakan untuk hari Senin ke Republik Demokratik Kongo.

"Seperti yang Anda ketahui, saya telah mempersingkat kunjungan ke luar negeri, termasuk pertemuan puncak para pemimpin Afrika yang sangat penting, untuk bergegas kembali ke markas besar PBB. Dunia kita sedang menghadapi krisis perdamaian dan keamanan global terbesar dalam beberapa tahun terakhir, sepanjang masa jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal," katanya dalam pernyataannya pada Selasa (22/2).

Ia mengungkapkan ketegangan di Ukraina sama sekali tidak pernah ia harapkan dan ia merasa sangat terganggu dengan perkembangan terakhir mengenai Ukraina.

"Saya terutama prihatin atas keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang telah menderita begitu banyak kematian, kehancuran, dan pengungsian," katanya. '

"Ini juga merupakan pukulan mematikan bagi Perjanjian Minsk yang disahkan oleh Dewan Keamanan," tambahnya.

Ia kemudian memuji pencapaian operasi Penjaga Perdamaian PBB di mana begitu banyak Helm Biru telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi warga sipil di dareh konflik.

"Ketika pasukan dari satu negara memasuki wilayah negara lain tanpa persetujuannya, mereka bukanlah penjaga perdamaian yang tidak memihak. Mereka sama sekali bukan penjaga perdamaian," katanya, merujuk pada pasukan Rusia yang saat ini telah bergerak ke Ukraina dan menyebut diri mereka Penjaga Perdamaian.

Ia pun menyatakan solidaritasnya dan mendukung rakyat Ukraina melalui operasi kemanusiaan dan upaya hak asasi manusia. Ia juga menyerukan gencatan senjata segera dan penegakan kembali supremasi hukum.

"Seperti yang saya katakan, ini adalah waktu yang tepat untuk de-eskalasi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke dialog dan negosiasi. Saya pikir krisis saat ini pada akhirnya akan sangat merugikan Ukraina dan Federasi Rusia," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya