Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Kecam Langkah Kremlin, Inggris Panggil Dubes Rusia dan Bekukan Aset Trio Milyarder Sahabat Dekat Putin

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 11:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris tidak hentinya melakukan berbagai tindakan kepada Rusia sebagai tanggapan atas pernyataan Kremlin yang mengakui kedaulatan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang dikuasai separatis dan memisahkan diri dari Ukraina.

Pada Selasa (22/2) waktu setempat, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, memanggil Duta Besar Rusia Andrey Kelin untuk meminta klarifikasi lebih dalam lagi atas langkah yang dilakukan negara itu yang telah merusak integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina.

"Kami telah memanggil Duta Besar hari ini untuk menekankan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum internasional," isi pernyataan Kantor Luar Negeri, seperti dikutip dari Euro News.


Inggris menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Ukraina, dan meminta dengan tegas agar Rusia segera menarik semua kekuatan militernya, lanjut pernyataan itu.

"Kami menjelaskan kepada Duta Besar Rusia bahwa Rusia akan membayar harga atas tindakannya melalui sanksi lebih lanjut jika tidak menarik pasukannya," kata Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia, yang menargetkan lima bank Rusia dan tiga oligarki super kaya dari Rusia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada House of Commons bahwa sanksi itu adalah "tahap pertama" tindakan dalam menanggapi pasukan Rusia yang bergerak ke dua wilayah separatis Ukraina.

Sanksi tersebut menargetkan Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank dan Black Sea Bank, serta miliarder yang diduga memiliki hubungan erat dengan Putin yaitu Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg.

"Aset apa pun yang mereka miliki di Inggris akan dibekukan, individu yang bersangkutan akan dilarang bepergian ke sini, dan kami akan melarang semua individu dan entitas Inggris untuk berurusan dengan mereka," kata Johnson kepada Parlemen.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya