Pengakuan Putin atas Kedaulatan Donetsk dan Luhansk adalah Hari Tergelap dalam Sejarah Eropa Modern

Pengakuan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dikecam berbagai pihak, terutama negara-negara Uni Eropa.

Berbicara di Forum Menteri untuk Kerjasama di Indo-Pasifik di Paris, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Frans Timmermans mengutuk Moskow atas keputusannya yang “terang-terangan” dan tidak dapat diterima untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai separatis dan memisahkan diri di Donbass tersebut.

“Dengan mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Rusia melanggar aturan dasar hukum internasional yang diabadikan dalam Piagam PBB dan merusak arsitektur keamanan global,” kata Timmermans, seperti dikutip dari RT, Selasa (22/2).

Timmermans dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa pengakuan kedaulatan Donetsk dan Luhansk oleh Rusia sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah Eropa.

“Hari ini, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu hari tergelap dalam sejarah Eropa modern. Rusia bukan lagi kekuatan untuk mendominasi, oleh karena itu (ia) memilih untuk mengganggu,” kata Timmermans.

“Reaksi kami terhadap perilaku itu akan menentukan bukan hanya keamanan Eropa; itu akan menentukan keamanan global untuk tahun-tahun mendatang. Ini bukan hanya masalah Eropa meskipun itu terjadi di Eropa,” ujarnya.

Pada Senin, Putin menandatangani dekrit yang mengakui Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR) sebagai negara independen dan berdaulat. Kedua wilayah itu memisahkan diri dari Kiev pada 2014, menyusul peristiwa Maidan ketika protes jalanan yang diwarnai kekerasan menggulingkan pemerintah.

Dokumen tersebut akan memungkinkan Moskow untuk menandatangani perjanjian internasional dengan negara-negara yang memisahkan diri, seperti permintaan resmi untuk bantuan kemanusiaan atau penyebaran misi penjaga perdamaian.

Keputusan Putin untuk mengakui negara-negara yang memisahkan diri terjadi setelah delapan tahun Moskow menyerukan agar mereka diintegrasikan kembali ke Ukraina dengan status khusus, sebagaimana disepakati dalam perjanjian Minsk 2014 dan 2015.

Namun, setelah hampir satu dekade menemui jalan buntu dalam proses perdamaian, Putin menyatakan mereka sebagai negara merdeka, sesuatu yang sebelumnya tidak diungkapkannya.