Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Hukuman atas Keputusan Putin Akui Kedaulatan Donetsk, Inggris Persiapkan Sanksi Berat untuk Rusia Secara Bertahap

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 06:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris meluncurkan sanksi terhadap entitas dan individu Rusia pada Selasa (22/2) menyusul pengakuan Kremlin terhadap kedaulatan Donetsk dan Luhansk.

Sanksi 'tahap pertama' itu berupa pembatasan terhadap lima bank Rusia dan tiga pengusaha, seperti yang disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kepada anggota parlemen.  
 
Menurut Johnson, tindakan Rusia yang memberikan pengakuan terhadap kelompok separatis sama dengan invasi baru, dan berpotensi meningkatkan ketegangan yang berlarut-larut.


Sanksi tahap pertama itu akan ditinjau dan akan diperpanjang jika situasinya meningkat lebih lanjut.

Langkah Inggris ini kelak akan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya.

Downing St mengatakan bahwa Johnson akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Pertemuan singkat itu sekaligus menyuarakan apa yang disampaikan juru bicara Inggris sebagai 'paket sanksi yang tepat sasaran dan akan segera diluncurkan'.

Ini sebagai tanggapan terhadap keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memerintahkan pasukan untuk "menjaga perdamaian" di wilayah separatis di Ukraina timur, setelah terlebih dahulu mengakui kemerdekaan daerah tersebut.

Johnson juga mengisyaratkan Inggris dapat mengirim lebih banyak lagi senjata ke Ukraina.

Pada bulan Januari saja, Inggris mengirim 2.000 senjata anti-tank ke Ukraina, dimaksudkan untuk membantu angkatan bersenjata Keiv jika Rusia akan menyerang. Negara-negara lain seperti AS, Turki, Kanada, dan Polandia semuanya telah memasok senjata dalam beberapa bulan terakhir.

Inggris, sama dengan AS, telah mengirim lebih banyak pasukan untuk mendukung anggota NATO di Eropa timur – tetapi karena Ukraina sendiri bukan anggota aliansi militer, Inggris tidak akan mengerahkan pasukan untuk memerangi invasi Rusia.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya