Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell/Net
Retorika nasionalis dan separatis meningkat di Bosnia dan Herzegovina. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan stabilitas dan bahkan integritas negara tersebut.
Borrell kemudian menyerukan agar para menteri harus mengambil keputusan tentang bagaimana menghentikan dinamika tersebut di Bosnia dan Herzegovina untuk menghindari negara itu hancur berantakan.
Pernyataan Borrell muncul di tengah pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada Senin (21/2).
Para menteri membahas cara-cara meredakan ketegangan di Bosnia dalam upaya mencegah kemungkinan pecahnya negara Balkan yang mengalami krisis politik paling signifikan sejak akhir perang 1992-1995.
“Tidak ada tempat di Eropa untuk Bosnia dan Herzegovina yang terpecah. Dan mereka yang terlibat dengan ini, sangat salah," kata Borrell, seperti dikutip dari
ABC News.
Ia juga bersumpah bahwa Uni Eropa siap untuk membatasi bantuan keuangan dan kemungkinan menjatuhkan sanksi bila ada pihak yang mencoba menjadi pengacau.
Pertemuan tersebut juga menyinggung Kesepakatan Damai Dayton yang berusia 26 tahun yang terus dipertanyakan oleh para pemimpin negara etnonasional.
Kesepakatan Damai yang dirancang AS itu ditujukan untuk mengakhiri perang pada 1995. Isinya antara lain menciptakan dua unit administratif utama di Bosnia, yaitu entitas Republika Srpska atau RS -yang didominasi Serbia- dan Federasi BiH yang mayoritas Bosniak-Kroasia.
Kedua entitas berbagi institusi di seluruh negara bagian -seperti sistem pengumpulan pajak, peradilan dan bahkan angkatan bersenjata- dan semua tindakan di tingkat nasional memerlukan konsensus dari ketiga kelompok etnis.
Perjanjian damai juga menciptakan salah satu sistem politik yang paling rumit di dunia, dengan labirin yurisdiksi yang memusingkan yang memungkinkan tiga kelompok etnis utama negara itu mendominasi politik dalam negeri dan melakukan kontrol atas proses pengambilan keputusan utama.
Bulan lalu, AS meluncurkan sanksi baru terhadap pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik, yang telah bertahun-tahun menganjurkan bahwa Republika Srpska harus berpisah dan bersatu dengan negara tetangga Serbia.
The Sky dalam laporannya mengungkapkan bahwa AS menuduh Dodik melakukan “kegiatan korupsi†yang mengancam akan mengacaukan kawasan dan merusak Perjanjian Damai Dayton.
Sebagian besar negara Uni Eropa juga ingin menjatuhkan sanksi kepada Dodik, tetapi Hongaria, Kroasia, dan Slovenia sangat menentang dan kemungkinan akan menggagalkan segala upaya untuk memberlakukan tindakan pembatasan.
Rusia juga secara khusus menjanjikan dukungan untuk Dodik dan rekan-rekannya.
