Berita

Presiden Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Reaksi Zelensky atas Pernyataan Putin: Negara yang Mendukung Perang Tidak akan Pernah Bisa Mengusung Perdamaian

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 13:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Rusia untuk mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka adalah pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Presiden Volodymyr Zelensky mengecam langkah Rusia, mengatakan bahwa remlin semakin melegalkan pasukannya menjajah wilayah Donbas sejak 2014.

"Semua tanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan itu terletak pada kepemimpinan politik Rusia," kata Zelensky, setelah ia melakukan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, seperti rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).


Langkah Putin juga dapat merusak upaya damai dan menghancurkan format negosiasi yang ada. Jelas dalam hal ini pihak Rusia-lah yang melanggar Perjanjian Minsk, bukan sebaliknya seperti yang dituduhkan.

Perjanjian Minsk adalah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Perjanjian yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Minsk itu dinamai sesuai nama ibu kota Belarus, Minsk, tempat ditandatangani perjanjian pada 2014 dan 2015.

"Sebuah negara yang telah mendukung perang selama delapan tahun, jelas  tidak dapat mendukung perdamaian seperti yang selama ini diklaimnya," tegas Zelensky.

Zelenskyy mengatakan bahwa dia telah membahas situasi mengenai pengakuan kedaulatan kelompok separatis dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden AS Joseph Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.

Percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip ErdoÄŸan juga telah masuk dalam agendanya.

Dia mencatat bahwa hari ini Kementerian Luar Negeri Ukraina telah mengirim permintaan ke negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB berdasarkan Memorandum Budapest dengan permintaan untuk mengadakan konsultasi segera. Pertemuan Dewan Keamanan PBB dan pertemuan khusus OSCE juga telah dimulai.

"Kami mendesak kerja penuh OSCE SMM untuk mencegah provokasi dan eskalasi lebih lanjut," katanya.

Menambahkan bahwa Ukraina mengharapkan langkah-langkah dukungan yang jelas dan efektif dari para mitra.

"Sangat penting untuk melihat sekarang siapa teman dan mitra sejati kami, dan siapa yang akan terus mengintimidasi Federasi Rusia dengan kata-kata," tegas Zelensky.

Ukraina berkomitmen untuk penyelesaian politik-diplomatik dan tidak menyerah pada provokasi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya