Berita

Kementerian Luar Negeri Rusia/Net

Dunia

Tolak Tegas Pernyataan Putin yang Akui Kemerdekaan Donetsk, Ukraina: Terlihat Jelas Niat Rusia Memprovokasi Kiev

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan "Republik Rakyat Luhansk" dan "Republik Rakyat Donetsk" tidak saja menyakiti Ukraina tetapi juga semakin mengobarkan ketegangan yang sudah tinggi di Ukraina timur.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk keputusan Rusia dan mengingatkan bahwa langkah Moskow itu akan memiliki implikasi hukum.

"Dengan tindakan ini pihak Rusia secara terang-terangan menentang norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Piagam PBB, melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).


Keputusan itu juga berarti menunjukkan pihak Rusia menarik diri dari Perjanjian Minsk, hal yang selama ini diklaim sebaliknya oleh Kremlin.

Ini jelas tersirat niat Rusia dan tujuannya untuk memprovokasi Ukraina.

"Kami mempertimbangkan semua risiko dan tidak menyerah pada provokasi karena kami tetap berkomitmen untuk penyelesaian politik-diplomatik konflik bersenjata Rusia-Ukraina," ujar Kementerian.

Menghadapi segala kemungkinan, dinas diplomatik Ukraina saat ini menggunakan seluruh persenjataan instrumen diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik bersenjata, atas instruksi Presiden Volodymyr Zelensky.

Kementerian menekankan bahwa sejauh ini Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya untuk mengoordinasikan upaya diplomatik dan akan berusaha melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional dan KTT.

"Menteri juga akan menyerukan  bantuan untuk pertahanan serta memastikan penerapan sanksi keras terhadap Federasi Rusia," jelas Kementerian.

Keputusan dan langkah Federasi Rusia selanjutnya sangat bergantung pada reaksi global terhadap perkembangan saat ini.

"Oleh karena itu kami mendesak penerapan sanksi keras terhadap Rusia untuk mengirim sinyal yang jelas tentang tidak dapat diterimanya eskalasi lebih lanjut," kata Kementerian, menambahkan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak, menghentikan agresi Rusia, dan memulihkan perdamaian dan stabilitas di Eropa.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya