Berita

Kementerian Luar Negeri Rusia/Net

Dunia

Tolak Tegas Pernyataan Putin yang Akui Kemerdekaan Donetsk, Ukraina: Terlihat Jelas Niat Rusia Memprovokasi Kiev

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan "Republik Rakyat Luhansk" dan "Republik Rakyat Donetsk" tidak saja menyakiti Ukraina tetapi juga semakin mengobarkan ketegangan yang sudah tinggi di Ukraina timur.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk keputusan Rusia dan mengingatkan bahwa langkah Moskow itu akan memiliki implikasi hukum.

"Dengan tindakan ini pihak Rusia secara terang-terangan menentang norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Piagam PBB, melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).


Keputusan itu juga berarti menunjukkan pihak Rusia menarik diri dari Perjanjian Minsk, hal yang selama ini diklaim sebaliknya oleh Kremlin.

Ini jelas tersirat niat Rusia dan tujuannya untuk memprovokasi Ukraina.

"Kami mempertimbangkan semua risiko dan tidak menyerah pada provokasi karena kami tetap berkomitmen untuk penyelesaian politik-diplomatik konflik bersenjata Rusia-Ukraina," ujar Kementerian.

Menghadapi segala kemungkinan, dinas diplomatik Ukraina saat ini menggunakan seluruh persenjataan instrumen diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik bersenjata, atas instruksi Presiden Volodymyr Zelensky.

Kementerian menekankan bahwa sejauh ini Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya untuk mengoordinasikan upaya diplomatik dan akan berusaha melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional dan KTT.

"Menteri juga akan menyerukan  bantuan untuk pertahanan serta memastikan penerapan sanksi keras terhadap Federasi Rusia," jelas Kementerian.

Keputusan dan langkah Federasi Rusia selanjutnya sangat bergantung pada reaksi global terhadap perkembangan saat ini.

"Oleh karena itu kami mendesak penerapan sanksi keras terhadap Rusia untuk mengirim sinyal yang jelas tentang tidak dapat diterimanya eskalasi lebih lanjut," kata Kementerian, menambahkan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak, menghentikan agresi Rusia, dan memulihkan perdamaian dan stabilitas di Eropa.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

Prabowo Sampaikan KEM-PPKF di DPR, Purbaya Sebut Ada Pesan Penting

Rabu, 20 Mei 2026 | 02:15

Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo pada 2029

Rabu, 20 Mei 2026 | 02:01

Saatnya Menguji Kanal BoP Bebaskan WNI

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:55

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Kadin-Pemkot Jakpus Kolaborasi Berdayakan UMKM

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:18

Empat Tersangka Kasus Penipuan Calon Mitra SPPG Diamankan Polisi

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:16

Ini Respons Airlangga soal Rumor Pembentukan Badan Khusus Ekspor Komoditas

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:00

Razman Nasution Tak Boleh Lolos seperti Silfester Matutina

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:30

Putusan MK Wajib Dipatuhi, SE Jampidsus Tak Bisa Buka Tafsir Baru

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:11

Alumni Lemhannas Tegas Mendukung Ketahanan Nasional

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:02

Selengkapnya