Berita

Kementerian Luar Negeri Rusia/Net

Dunia

Tolak Tegas Pernyataan Putin yang Akui Kemerdekaan Donetsk, Ukraina: Terlihat Jelas Niat Rusia Memprovokasi Kiev

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan "Republik Rakyat Luhansk" dan "Republik Rakyat Donetsk" tidak saja menyakiti Ukraina tetapi juga semakin mengobarkan ketegangan yang sudah tinggi di Ukraina timur.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk keputusan Rusia dan mengingatkan bahwa langkah Moskow itu akan memiliki implikasi hukum.

"Dengan tindakan ini pihak Rusia secara terang-terangan menentang norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Piagam PBB, melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).


Keputusan itu juga berarti menunjukkan pihak Rusia menarik diri dari Perjanjian Minsk, hal yang selama ini diklaim sebaliknya oleh Kremlin.

Ini jelas tersirat niat Rusia dan tujuannya untuk memprovokasi Ukraina.

"Kami mempertimbangkan semua risiko dan tidak menyerah pada provokasi karena kami tetap berkomitmen untuk penyelesaian politik-diplomatik konflik bersenjata Rusia-Ukraina," ujar Kementerian.

Menghadapi segala kemungkinan, dinas diplomatik Ukraina saat ini menggunakan seluruh persenjataan instrumen diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik bersenjata, atas instruksi Presiden Volodymyr Zelensky.

Kementerian menekankan bahwa sejauh ini Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya untuk mengoordinasikan upaya diplomatik dan akan berusaha melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional dan KTT.

"Menteri juga akan menyerukan  bantuan untuk pertahanan serta memastikan penerapan sanksi keras terhadap Federasi Rusia," jelas Kementerian.

Keputusan dan langkah Federasi Rusia selanjutnya sangat bergantung pada reaksi global terhadap perkembangan saat ini.

"Oleh karena itu kami mendesak penerapan sanksi keras terhadap Rusia untuk mengirim sinyal yang jelas tentang tidak dapat diterimanya eskalasi lebih lanjut," kata Kementerian, menambahkan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak, menghentikan agresi Rusia, dan memulihkan perdamaian dan stabilitas di Eropa.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya