Berita

Kementerian Luar Negeri Rusia/Net

Dunia

Tolak Tegas Pernyataan Putin yang Akui Kemerdekaan Donetsk, Ukraina: Terlihat Jelas Niat Rusia Memprovokasi Kiev

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan "Republik Rakyat Luhansk" dan "Republik Rakyat Donetsk" tidak saja menyakiti Ukraina tetapi juga semakin mengobarkan ketegangan yang sudah tinggi di Ukraina timur.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk keputusan Rusia dan mengingatkan bahwa langkah Moskow itu akan memiliki implikasi hukum.

"Dengan tindakan ini pihak Rusia secara terang-terangan menentang norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Piagam PBB, melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).

Keputusan itu juga berarti menunjukkan pihak Rusia menarik diri dari Perjanjian Minsk, hal yang selama ini diklaim sebaliknya oleh Kremlin.

Ini jelas tersirat niat Rusia dan tujuannya untuk memprovokasi Ukraina.

"Kami mempertimbangkan semua risiko dan tidak menyerah pada provokasi karena kami tetap berkomitmen untuk penyelesaian politik-diplomatik konflik bersenjata Rusia-Ukraina," ujar Kementerian.

Menghadapi segala kemungkinan, dinas diplomatik Ukraina saat ini menggunakan seluruh persenjataan instrumen diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik bersenjata, atas instruksi Presiden Volodymyr Zelensky.

Kementerian menekankan bahwa sejauh ini Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya untuk mengoordinasikan upaya diplomatik dan akan berusaha melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional dan KTT.

"Menteri juga akan menyerukan  bantuan untuk pertahanan serta memastikan penerapan sanksi keras terhadap Federasi Rusia," jelas Kementerian.

Keputusan dan langkah Federasi Rusia selanjutnya sangat bergantung pada reaksi global terhadap perkembangan saat ini.

"Oleh karena itu kami mendesak penerapan sanksi keras terhadap Rusia untuk mengirim sinyal yang jelas tentang tidak dapat diterimanya eskalasi lebih lanjut," kata Kementerian, menambahkan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak, menghentikan agresi Rusia, dan memulihkan perdamaian dan stabilitas di Eropa.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya