Tanggapi Pengumuman Putin Soal Kemerdekaan Donetsk, Zelensky Minta Pertemuan Darurat dengan PBB

Ukraina meminta Dewan Keamanan PBB untuk berkumpul dalam sesi darurat, saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuan kemerdekaan terhadap dua wilayah separatis di Ukraina timur.

Menteri Luar Negeri Dmytro Kouleba mengatakan, pertemuan darurat itu atas permintaan langsung dari Presiden Volodymyr Zelensky yang geram dengan pengumuman dari Kremlin.

"Pertemuan ini atas permintaan Presiden (Zelensky), dan saya secara resmi meminta konsultasi segera dengan anggota Dewan Keamanan PBB atas nama Pasal 6 Memoranda Budapest," kata Kouleba, seperti dikutip dari Euro News, Senin (21/2).

PBB menyerukan agar Rusia menahan diri dari keputusan sepihak yang akan merusak integritas Ukraina dan berujung dengan konflik yang kian memanas.

"Kami menggarisbawahi seruan kami kepada semua pihak agar menghindari tindakan dan pernyataan apa pun yang akan semakin memperburuk ketegangan. Hentikan permusuhan!"ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Ia menekankan bahwa semua perselisihan harus segera diselesaikan dengan diplomasi.

Putin pada Senin (21/2) waktu setempat menandatangani dekrit tentang pengakuan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Penandatanganan dilakukan setelah ia memberikan pidatonya yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah yang menyatakan bahwa ia mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai separatis itu.

"Saya percaya perlu untuk mengambil keputusan yang sudah lama tertunda ini. Saya segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," tegas Putin.

Saat mengumumkan keputusannya, Putin juga menyuarakan keyakinan tentang dukungan warga Rusia dan semua kekuatan patriotik di negara itu.

Pengumuman Putin membangkitkan kemarahan negara-negara Barat.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pengakuan Putin atas kemerdekaan wilayah separatis akan menjadi pelanggaran sepihak terhadap perjanjian Minsk.

"Kanselir Scholz mengutuk pengumuman Moskow tentang kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka," kata juru bicara pemerintah federal Jerman Steffen Hebestreit.

“Langkah seperti itu akan sangat bertentangan dengan perjanjian Minsk tentang penyelesaian damai konflik di Ukraina timur dan akan menjadi pelanggaran sepihak terhadap perjanjian ini oleh Rusia,” katanya.