Berita

Novel Baswedan/Net

Politik

Tidak Etis Nyinyir ke KPK, Novel Baswedan Disarankan Keluar dari ASN Polri

JUMAT, 18 FEBRUARI 2022 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan atau nyinyiran Novel Baswedan kepada lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak etis.

Hal itu disampaikan oleh pengamat komunikasi, Emrus Sihombing menanggapi masih terjadi tindakan bermuatan nyinyir dari Novel kepada KPK meskipun telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

"Kalau memang Novel Baswedan memberi kritik ke KPK, seharusnya jangan diterima dong ASN itu. Mereka bikin LSM lagi dong. Jadi pengamat lah, jadi teman saya gitu loh. Ambil posisi jadi pengamat. Jadi jangan masuk ASN," ujar Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/2).


Karena menurut Emrus, sangat tidak etis seorang ASN lembaga pemerintah atau lembaga negara memberikan tanggapan, penilaian, bahkan pujian kepada sesama lembaga lainnya.

Menurut Emrus, sebaiknya para ASNY fokus bekerja dan berkarya dimana lembaga mereka bernaung.

"Kalau memberikan suatu kritikan, masukan, atau mungkin memuji, atau pun mungkin nyinyir, sudah keluar saja dari situ. Suruh keluar aja," tegas Emrus.

Namun kata Emrus, jika sudah mengambil posisi sebagai ASN, seharusnya fokus di tempatnya mengabdi.

"Jadi fokus bekerja, sudah diberi kesempatan berkarir di ASN di Kepolisian, fokuslah. Jadi kalau ada energinya sisa-sisa energinya, gunakan sisa energinya itu untuk bekerja," kata Emrus.

Karena menurut Emrus, nyinyiran yang disampaikan oleh Novel dkk yang sudah menjadi ASN Polri dipastikan sudah diamati oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Untuk itu saya pikir, justru yang paling penting sekarang adalah, bukan apakah ditegur atau tidak ditegor oleh Kapolri, justru yang paling penting adalah Novel Baswedan bekerja fokus dan introspeksi diri," pungkas Emrus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya