Berita

Novel Baswedan/Net

Politik

Tidak Etis Nyinyir ke KPK, Novel Baswedan Disarankan Keluar dari ASN Polri

JUMAT, 18 FEBRUARI 2022 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan atau nyinyiran Novel Baswedan kepada lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak etis.

Hal itu disampaikan oleh pengamat komunikasi, Emrus Sihombing menanggapi masih terjadi tindakan bermuatan nyinyir dari Novel kepada KPK meskipun telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

"Kalau memang Novel Baswedan memberi kritik ke KPK, seharusnya jangan diterima dong ASN itu. Mereka bikin LSM lagi dong. Jadi pengamat lah, jadi teman saya gitu loh. Ambil posisi jadi pengamat. Jadi jangan masuk ASN," ujar Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/2).


Karena menurut Emrus, sangat tidak etis seorang ASN lembaga pemerintah atau lembaga negara memberikan tanggapan, penilaian, bahkan pujian kepada sesama lembaga lainnya.

Menurut Emrus, sebaiknya para ASNY fokus bekerja dan berkarya dimana lembaga mereka bernaung.

"Kalau memberikan suatu kritikan, masukan, atau mungkin memuji, atau pun mungkin nyinyir, sudah keluar saja dari situ. Suruh keluar aja," tegas Emrus.

Namun kata Emrus, jika sudah mengambil posisi sebagai ASN, seharusnya fokus di tempatnya mengabdi.

"Jadi fokus bekerja, sudah diberi kesempatan berkarir di ASN di Kepolisian, fokuslah. Jadi kalau ada energinya sisa-sisa energinya, gunakan sisa energinya itu untuk bekerja," kata Emrus.

Karena menurut Emrus, nyinyiran yang disampaikan oleh Novel dkk yang sudah menjadi ASN Polri dipastikan sudah diamati oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Untuk itu saya pikir, justru yang paling penting sekarang adalah, bukan apakah ditegur atau tidak ditegor oleh Kapolri, justru yang paling penting adalah Novel Baswedan bekerja fokus dan introspeksi diri," pungkas Emrus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya