Berita

Ilustrasi tambang batu andesit di Desa Wadas/Net

Politik

Proyek Tambang Batu Andesit di Wadas, Keinginan PDIP atau untuk Biaya Nyapres?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kontraktor tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang diperuntukkan sebagai material pembangunan Bendungan Bener, belum juga diungkap pemerintah pusat maupun daerah.

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.


Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya