Berita

Ilustrasi tambang batu andesit di Desa Wadas/Net

Politik

Proyek Tambang Batu Andesit di Wadas, Keinginan PDIP atau untuk Biaya Nyapres?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kontraktor tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang diperuntukkan sebagai material pembangunan Bendungan Bener, belum juga diungkap pemerintah pusat maupun daerah.

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.

Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya