Wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah sebuah usaha mematikan demokrasi di Indonesia. Bahkan, upaya tidak jelas tidak masuk akal.
"Secara empirik, teoritis, dan ideologis, kebijakan itu sama sekali tidak rasional dalam dunia demokrasi politik," kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (16/2).
Taufiq menjelaskan, pascareformasi ekonomi dan politik pada 1998, kemudian berkembang sistem demokrasi ekonomi dan politik dengan sangat demokrasi dalam sistem ketatanegraan RI, yang dilakukan melalui reformasi sistem kepemiluan, kepartaian, dengan mengembangkan demokrasi politik dan ekonomi.
Menurut Taufiq, hal itu dilakukan agar autoritarianisme politik dapat dihilangkan dan semakin tidak mendapatkan simpati serta dukungan masyarakat, dalam konteks nasional maupun internasional.
"Sehingga kebijakan politik Indonesia mendapatkan dukungan semua pihak baik secara nasional maupun internasional," ujar Taufiq.
Karena itu, lanjutnya, jika ada pejabat ataupun elite politik menginginkan agar Presiden RI 3 periode, dengan alasan menjual atas nama keinginan rakyat, ini disebut juga usaha mematikan demokrasi yang telah dibangun denga susah payah. Bahkan mengorbankan nyawa rakyat atau aktivis dan mahasiswa pada 1998 lalu.
Taufiq menuturkan, dalam dunia demokratisasi politik, di mana demokrasi merupakan antitesis terhadap autoritarianisme politik yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka sejak 1945, terjadi dua kali kepemimpinan nasional, karena haus kekuasaan, menghendaki agar kekuasaan politik dijabat secara secara otoriter, yaitu pada saat Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba).
"Saat itu menjadikan sistem demokrasi mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat demikian terpuruk dan kacau bahkan instabilitas politik berlaku," paparnya.
Lebih lanjut Taufiq menerangkan, pada saat pemerintahan Orla sampai-sampai uang rupiah secara fisik mengalami sanering atau digunting, bahkan uang dibelah menjadi dua bagian. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi minus, kemiskinan meluas, inflasi berada pada angka atau kondisi psikologis tidak mampu diatasi oleh Pemerintah Indonesia saat itu.
Taufiq menambahkan, usaha mempertahankan jabatan presiden 3 periode sama dengan
setback cara berfikir elite politik dan kekuasaan, juga sebagai usaha mematikan demokrasi politik.
"Ini dapat dipastikan ada
hiden agenda orang serta kelompok tertentu ingin tetap berkuasa serta menguasai negara ini secara otoriter," tandasnya.
