Berita

Bantuan kesehatan untuk warga Yaman/Net

Dunia

Perang Terus Berkecamuk, Delapan Juta Warga Yaman Bisa Kehilangan Bantuan Bulan Depan

RABU, 16 FEBRUARI 2022 | 23:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebanyak delapan juta warga Yaman kemungkinan akan kehilangan semua bantuan kemanusiaan pada bulan Maret mendatang, kecuali dana mendesak dikirimkan.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Utusan khusus PBB Hans Grundberg dan kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths di hadapan Dewan Keamanan PBB pada awal pekan ini.

Peringatan ini dikeluarkan saat eskalasi perang jangka panjang kembali terjadi di Yaman dan telah menyebabkan korban sipil tertinggi dalam setidaknya tiga tahun terakhir.

Mereka menjelaskan bahwa pada Januari lalu saja, Yaman telah melihat hampir dua pertiga dari program bantuan utama PBB dikurangi atau ditutup, sementara zona pertempuran telah berlipat ganda.

Negara itu telah jatuh ke peperangan sejak 2014, ketika pemberontak Houthi menguasai sebagian besar utara negara itu, termasuk ibu kota, Sanaa. Situasi tersebut memaksa presiden untuk pertama-tama melarikan diri ke selatan dan kemudian ke Arab Saudi.

Kemudian koalisi militer pimpinan Saudi memasuki perang pada Maret 2015 dan didukung oleh Amerika Serikat dengan tujuan mengembalikan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi ke tampuk kekuasaan.

Kemudian koalisi militer pimpinan Saudi memasuki perang pada Maret 2015 dan didukung oleh Amerika Serikat dengan tujuan mengembalikan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi ke tampuk kekuasaan.

Dalam laporan terbarunya, Grundberg mengatakan bahwa serangan udara koalisi terhadap fasilitas penahanan di Saada yang dikuasai Houthi bulan lalu adalah insiden korban sipil terburuk dalam tiga tahun terakhir.

Dia mengaku khawatir akan meningkatnya serangan udara di Yaman, termasuk di daerah pemukiman di Sanaa. dan daerah pelabuhan Hodeidah.

Sementara itu, sambungnya, serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh Houthi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sesama anggota koalisi, menunjukkan bagaimana konflik ini berisiko lepas kendali kecuali upaya serius segera dilakukan oleh pihak-pihak Yaman, kawasan dan komunitas internasional untuk mengakhirinya.

Menurut data PBB, seperti dikabarkan Al Jazeera (Rabu (16/2), lebih dari 650 warga sipil tewas atau terluka pada Januari lalu akibat serangan udara, penembakan, tembakan senjata ringan, dan kekerasan lainnya.

PBB telah lama memperingatkan bahwa perang di Yaman telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, tetapi Griffiths memperingatkan bahwa lembaga bantuan dengan cepat kehabisan uang, memaksa mereka untuk memangkas program penyelamatan jiwa.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya