Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi/Ist
Insiden pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian dan Komisi VII DPR, Senin (14/2), disesali sejumlah pihak.
Pengusiran itu terjadi setelah Silmy beradu mulut dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi, selaku pemimpin rapat.
Menurut Sekretaris Jenderal Barikade 98, Arif Rahman, apa yang dilakukan oleh Pimpinan Rapat sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR RI yang terhormat.
"Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut 'Maling Teriak Maling', apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?" kritik Arif lewat keterangan yang diterima
Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (15/2).
Arif melanjutkan, publik pun akan menilai ternyata anggota DPR RI bersikap arogan, tidak memiliki etika, dan bahkan dengan mudah mengejek perusahaan BUMN yang notabene seharusnya didukung kinerjanya.
"Bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu," tambah Arif.
Dalam pandangan Arief, Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian positif. Dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
"Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak," lanjut Arif.
Pengusiran sepihak yang dilakukan oleh pihak DPR RI yang berulang kali dilakukan ke berbagai pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya.
"Mereka (DPR RI) yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir. Ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka," tegas Arif.
Ke depan diharapkan akan ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR RI yang kerap menimbulkan permasalahan serupa.
Arief pun meminta dilakukan evaluasi terkait sikap anggota legislatif, agar ke depan DPR RI dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mendukung kemajuan perusahaan milik negara. Bukan yang menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Bambang Haryadi.
