Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net
Isu serangan yang akan dilancarkan Rusia ke Ukraina semakin gencar dalam beberapa waktu terakhir, memicu krisis yang semakin memanas antara dua tetangga Eropa timur.
Rusia menyalahkan Inggris dan Amerika Serikat. Dua negara itu dianggap telah mengobarkan propaganda perang ilegal.
Dilaporkan RT, Senin (14/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa AS dan Inggris saat ini terlibat dalam propaganda perang ilegal, yang dilarang oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik.
Menulis di saluran Telegramnya, Zakharova menuduh Barat melanggar perjanjian, yang ditandatangani di New York pada tahun 1966, yang isinya mengamanatkan sanksi terhadap negara-negara yang menghasut perang dan kebencian.
“Apa yang kita lihat sekarang adalah propaganda perang dalam bentuknya yang paling murni,†kata Zakharova, menuduh London dan Washington memprovokasi kekerasan dengan memasok senjata ke Ukraina, sementara juga mengirimkan instruktur dan mengadakan latihan militer.
“AS dan Inggris telah mengeluarkan peralatannya yang telah mereka simpan selama setengah abad. Dan sekarang mereka melambai-lambai seperti klub, mendukung histeria terkontrol melalui CNN, Bloomberg, dan tabloid Inggris, sehingga mempengaruhi opini publik di negara mereka,†lanjutnya.
Menurut Zakharova, perjanjian itu ditandatangani selama puncak Perang Dingin sebagai sarana untuk menghindari kemungkinan konflik serius. Menurutnya, baik Uni Soviet maupun Rusia telah “meninggalkan†praktik propaganda perang, tetapi Inggris dan AS belum.
Dalam beberapa bulan terakhir AS menuduh Rusia menempatkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina, dengan beberapa percaya ini adalah tanda serangan militer yang akan datang. Klaim ini telah berulang kali dibantah oleh Kremlin, dan juga telah diremehkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Akhir pekan ini, AS dan puluhan negara lain mengumumkan bahwa mereka akan mulai mengevakuasi para diplomatnya dari Kiev. Pihak berwenang Ukraina telah mengutuk langkah ini dan terus mendesak warga untuk tidak panik.
