Berita

Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto/Net

Politik

Kisruh di Desa Wadas, Mantan Bupati Bojonegoro: Musyawarah Itu dari Hati, Bukan Menakuti

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 14:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerjunkan ribuan aparat kepolisian ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Ribuan aparat dikerahkan untuk mengamankan pengukuran lahan yang akan dijadikan Bendungan Bener.

Pada saat di lapangan, aparat ditengarai melakukan tindak kekerasan terhadap warga. Bahkan, aparat melakukan penangkapan terhadap puluhan warga yang menolak pembangunan.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto mengkritik tindakan represif aparat terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.


"Nasdem meminta pemerintah dan aparat mengedepankan sikap respek pada warga. Kembalikan harkat dan martabat warga," ujar Suyoto kepada wartawan, Senin (14/2).

Mantan Bupati Bojonegoro dua periode itu mengharapkan dalam proses pembangunan bendungan dilakukan secara demokratis dan musyawarah antara pemerintah dengan warga. Bukan malah dengan menerjunkan aparat yang terkesan untuk menakut-nakuti warga.

"Musyawarah itu dari hati ke hati, pikiran ke pikiran bukan menakut-nakuti," sindirnya lagi.

Bagi Suyoto, penerjunan ribuan aparat keamanan ke Desa Wadas tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah yang ada terhadap warga.

"Trauma warga dan anak-anak akibat penerjunan aparat akan menjadi luka yang sulit hilang," imbuhnya.

Ke depan, Suyoto berharap pemerintah tidak lagi menggunakan aparat untuk berhadap-hadapan dengan warga yang menolak. Pemda, terang Suyoto, perlu melakukan pendekatan secara humanis dari hati ke hati, tidak dengan kekerasan apalagi melakukan penangkapan terhadap warga.

“Meminta kepada Komnas HAM maupun lembaga yang berkonsentrasi dalam penegakan hak asasi manusia untuk melakukan pendampingan terhadap para warga yang merasa terintimidasi,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya