Kompetensi dan Netralitas Jadi Perhatian Demokrat pada Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Anggota KPU dan Bawaslu RI yang dimulai hari ini akan dimanfaatkan Fraksi Demokrat untuk membahas beberapa hal terkait penyelengaraan pemilu.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menjelaskan, salah satu yang akan ditekankan terkait kompetensi para calon, bagaimana kesiapan memahami tugas dan fungsi sebagai penyelenggara.

Kedua, Demokrat akan fokus kepada sisi integritas para calon anggota KPU dan Bawaslu RI.

“Jangan sampai netralitas penyelenggara diragukan dan memiliki afiliasi politik,” kata Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2).

Untuk poin ketiga, yakni akan disoroti kepastian dan koordinasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu nantinya.

"Kita mesti pastikan proses dan tahapan penyelenggara benar-benar bekerja sesuai mekanisme dan tahapan proses pemilu siap, apalagi pada agenda 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu serentak dan pilkada,” Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini.   

Ia mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu 2022-2027 akan dilakukan fisik dan virtual. Para dewan di Komisi II DPR RI sendiri akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu.

“Dilakukan fisik dan virtual, (uji kelayakan dan kepatutatan),” demikian Anwar Hafid.