Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Menlu Hongaria Ingatkan UE: Sanksi Tidak akan Mempan untuk Rusia

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 13:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya dialog untuk mendapatkan penyelesaian perdamaian dalam krisis Ukraina harus tetap dilakukan, meskipun kelihatannya harapan untuk itu sangat tipis.

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengimbau agar negara-negara melakukan pendekatan diplomasi untuk setiap masalah yang ada. Menurutnya, berinvestasi dalam diplomasi adalah hal yang dibutuhkan.

"Kita harus berinvestasi dalam diplomasi. Itu sebabnya kami mendesak Federasi Rusia dan sekutu Barat, negara-negara besar, negara-negara kuat, untuk tidak menyerah pada harapan penyelesaian damai. Berbicara satu sama lain. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bagi kami, negara-negara Eropa Tengah yang agak kecil ini, bisa sangat berbahaya jika aksi kekerasan terjadi," katanya dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seperti dikutip dari Euro News.


Dalam krisis Ukraina, ia menggarisbawahi bahwa negara-negara Eropa dan AS telah memperingatkan Moskow bahwa setiap serangan militer ke Ukraina akan memiliki konsekuensi "besar" bagi Rusia, termasuk sanksi ekonomi yang bersifat hukuman.

Namun, ia sendiri tidak sependapat mengenai sanksi ini. Menurutnya, tindakan menjatuhkan sanksi untuk Rusia "tidak berhasil", merujuk pada fakta bahwa Rusia telah dikenai sanksi Barat sejak 2014, saat dituding secara ilegal mencaplok wilayah Krimea dan mulai mendukung separatis di Ukraina timur.

“Jika Anda melihat sanksi itu sendiri, itu adalah kegagalan. Itu tidak berhasil," katanya. Perdagangan antara Jerman dan Federasi Rusia justru telah meningkat sejak sanksi diberlakukan.

Sanksi UE, yang harus disetujui oleh semua negara anggota, telah diperbarui secara berkala sejak 2014. Sanksi terakhir diperpanjang pada Januari.

Sanksi UE tersebut membatasi bank dan perusahaan Rusia tertentu untuk mengakses pasar modal primer dan sekunder UE; melarang lembaga keuangan Rusia menerima bentuk bantuan keuangan dan perantara tertentu; dan melarang impor, ekspor atau transfer tidak langsung dari semua materi yang berhubungan dengan pertahanan.

"Jika kita berbicara tentang sanksi lebih lanjut, mutlak diperlukan untuk melihat analisis yang jujur ​​tentang dampak sanksi yang telah ada. Ini menurut saya," katanya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya