Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/RMOLJabar

Politik

Tolak Maklumat Sunda, Ridwan Kamil Dianggap Gagal Paham

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 07:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penanggung Jawab Kepemudaan di Galuh Pakuan, sekaligus salah satu pencetus Maklumat Sunda, Bezie Galih Manggala, menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan tokoh-tokoh yang berkumpul di Paguyuban Pasunda, Kota Bandung, Sabtu kemarin (5/2).

Bezie menilai Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh lain yang mengeluarkan 6 pernyataan sikap di Paguyuban Pasundan gagal paham dan tidak benar-benar membaca serta memahami  Maklumat Sunda.

“Tokoh yang berkumpul di Paguyuban Pasundan jelas-jelas telah salah memahami isi dari Maklumat Sunda, dan tentunya menghasilkan pernyataan sikap yang keliru,” kata Bezie, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (7/2).


"Sangat disayangkan sekali, padahal di antara para inohong tersebut, ada seorang wakil rakyat, akademisi, dan juga seorang gubernur, tapi pernyataannya sama sekali tidak nyambung dengan tujuan-tujuan Maklumat Sunda, seolah dibuat terburu-buru, dan tidak berdasarkan itikad untuk merespon secara rasional," sambungnya.

Bezie tidak terima jika dia dan rekan-rekannya yang menyampaikan Maklumat Sunda dianggap sebagai orang yang berusaha membuat polemik dan kontroversi. Apalagi, dituduh melakukan perbuatan yang mengancam persatuan bangsa.

“Pada pernyataan poin nomor satu saja, sudah muncul statement yang  tidak nyambung.  Mereka tidak memahami betul tujuan dari disampaikannya Maklumat Sunda tersebut," ujarnya.

Ia menjelasakan, tak ada satu poin pun dalam Maklumat Sunda yang mendorong untuk memisahkan diri dari NKRI.

“Naskah Maklumat Sunda, tidak ada satupun kata yang menuju pada upaya intoleransi dan disintergasi, Maklumat Sunda menekankan persatuan dan persaudaraan dalam tubuh bangsa Indonesia,” kata Bezie.

Selain itu, maklumat Sunda lebih menekankan pada keinginan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan orang Sunda baik yang saat ini masih hidup maupun generasi yang akan datang. Lanjut tokoh Galuh Pakuan itu, Maklumat Sunda menolak pembangunan yang hanya demi memuaskan keserakahan para oligarki.

Bezie juga menyayangkan Gubernur Jabar dan tokoh-tokoh yang hadir di Paguyuban Pasundan seolah merendahkan tokoh-tokoh dan pimpinan organisasi yang hadir dalam pembacaan Maklumat Sunda di Subang.

Namun, kata dia, mengklaim hanya mereka saja yang layak dianggap sebagai Inohong atau tokoh Sunda. Di mata Bezie, sikap seperti itu justru akan memicu eskalasi ketidakpuasan dan menimbulkan perpecahan dikalangan orang Sunda.

"Bukankah Maklumat Sunda diselenggarakan dengan terlebih dahulu disebarkannya undangan terbuka terhadap siapapun yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat Sunda? Acara ini dihadiri oleh banyak ormas dan LSM serta tokoh-tokoh yang datang jauh-jauh dari berbagai pelosok tatar Sunda, hanya berbekal poster diselenggarakannya acara Maklumat Sunda, misalnya tokoh Maenpo dari Cianjur, ormas-ormas dari Bandung, tokoh-tokoh adat kabuyutan," tuturnya.

"GERPIS sepertinya telah jauh sekali melampaui pemahaman bahwa kita memerlukan adanya silaturahmi tokoh-tokoh Sunda, GERPIS mengundang semua elemen bangsa Sunda untuk rempugan dalam menentukan nasib bangsa Sunda," sambungnya.

Sebaliknya, Bezie curiga, Ridwan Kamil dan tokoh tokoh yang hadir di Paguyuban Pasundan hanya corong para oligarki dan didorong oleh kepentingan politik sesaat tanpa peduli dengan kesejahteraan orang Sunda dalam jangka panjang.

"Jangan-jangan hanya jadi corong oligarki dan partai politik saja," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya