Berita

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno/Net

Politik

Minyak Goreng Langka, Eddy Soeparno: Negara Tidak Boleh Kalah dari Kartel

MINGGU, 06 FEBRUARI 2022 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Perdagangan menurunkan harga Minyak Goreng hingga Rp 11.500, namun minyak goreng jenis ini justru langka di pasaran dan membuat bingung masyarakat.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengingatkan, masalah minyak goreng sudah menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Seharusnya Kementerian Perdagangan bisa serius menyikapi kelangkaan minyak goreng ini.

"Selang sebulan masalahnya belum juga selesai. Saya kira pejabat kementerian terkait seharusnya lebih serius lagi menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini,” kata Eddy Soeparno kepada wartawan, Minggu (6/2).


Eddy menceritakan, dia menyaksikan sendiri langkanya minyak goreng di beberapa supermarket, dan terpaksa harus membeli minyak goreng 2 liter seharga Rp 45.000 dari agen.

"Saya sendiri juga merasakan dampak langkanya minyak goreng. Hari ini istri saya pergi ke Supermarket dan minyak goreng non subsidi pun habis tidak ada stoknya. Bisa beli di tempat lain namun dengan harga yang jauh lebih mahal,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan, negara tidak boleh kalah dari kartel dan spekulan mengenai langkanya minyak goreng di pasaran ini.

"Kebijakan yang baik di atas harus didukung dengan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Jangan sampai negara justru kalah dari kartel dan spekulan," tegas Eddy

Eddy juga menyampaikan bahwa kasus minyak Goreng yang raib ini akan sangat memberatkan warga, emak-emak hingga pedagang kecil dan UMKM

"Emak-emak sudah resah karena minyak goreng langka. Begitu juga saudara-saudara kita pedagang kecil dan UMKM. Tindakan tegas kepada spekulan dan penimbun akan menolong saudara-saudara kita yang kesulitan karena kelangkaan minyak goreng ini,” tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya