Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat/Ist
Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat, mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan fasilitas pembiayaan dari BRI dan Bank Mandiri kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).
Dukungan kepada para pelaku UMKM juga terlihat dari adanya aplikasi PaDi (Pasar Digital) UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Platform digital ini bertujuan untuk mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.
Diketahui, Erick Thohir juga meminta para pelaku UMKM tidak patah arang menghadapi situasi pandemi Covid-19 di tengah merebaknya varian Omicron.
Permintaan itu ia sampaikan saat mengunjungi pelaku UMKM di Cikarang Timur dan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (3/2).
Merespons itu, Sahat berpandangan, UMKM adalah salah satu sektor yang mengalami dampak paling besar dari pandemi Covid-19.
Menurut Sahat, saat ini pemerintah sudah melakukan penanganan yang semakin baik terhadap pelaku UMKM.
"Pelaku UMKM sudah bisa berbenah, mulai bisa menjalankan usahanya pascagelombang satu dan dua pandemi Covid-19. Dengan adanya Omicron ini, ada kekuatiran terjadinya gelombang ketiga pandemi. Kita perlu waspada jangan sampai kemudian memberikan dampak yang sangat besar juga kepada para pelaku UMKM," ucap Sahat melalu keterangannya, Sabtu (5/2).
"Apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, tentu harus kita dukung bersama untuk bagaimana pelaku UMKM tetap optimis, bagaimana bisnisnya bisa terus bergerak," sambungnya.
Sahat berharap, pemerintah bisa terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui beberapa program yang sudah dicanangkan pemerintah, seperti perluasan pasar UMKM, fasilitas pembiayaan, dan program-program lainnya termasuk yang saat ini sedang digagas Kementerian BUMN.
"Salah satu yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan antara lain misalnya pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan infrastruktur lainnya dapat disinergiskan dengan perkembangan UMKM di daerah-daerah," tutur Sahat yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI 2016-2018.
Menurut Sahat, di lokasi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun, dapat diintegrasikan dengan sentra atau lokasi pengembangan UMKM.
"Misalnya di pelabuhan, bandara, rest area jalan tol, terminal, atau stasiun. Diharapkan BUMN-BUMN terkait bisa menyiapkan ruang bagi pelaku UMKM, seperti untuk kuliner, handycraft atau suvenir, jasa transportasi, jasa pengiriman dan berbagai potensi UMKM lainnya," bebernya.
"Diberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk dapat membuka tenant atau stan di lokasi-lokasi infrastruktur yang dibangun tadi," imbuh Sekretaris Umum DPP GAMKI 2019-2022 ini.
Sahat juga mengingatkan, selama ratusan tahun, kawasan seperti pelabuhan dan pusat transportasi lainnya menjadi kutub pertumbuhan ekonomi.
"Konsep 'kutub pertumbuhan' pada zaman Kerajaan-kerajaan Nusantara terbentuk di kawasan pelabuhan di berbagai daerah dan pulau. Pada era saat ini, kutub pertumbuhan dapat terjadi tidak hanya di kawasan pelabuhan, namun juga di kawasan bandara, jalan tol, stasiun, terminal, dan lainnya," jelas Sahat.
Adanya ruang untuk tenant atau stan di lokasi-lokasi tadi akan membantu pelaku UMKM lokal untuk mendapatkan pasar bagi usahanya.
"Ini yang menurut saya harus juga didorong. Kalau misalnya di bandara ada Angkasa Pura, di tol ada Jasa Marga atau BUMN Karya lainnya, atau di pelabuhan ada Pelindo dan lain-lain, dapat bekerjasama dengan BUMN Perbankan untuk fasilitas pembiayaan dan pembinaan bagi UMKM," paparnya
"Saya rasa melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah punya visi ke arah sana yang harus kita dukung bersama," demikian Sahat Sinurat.
