Presiden Joko Widodo saat meresmikan tujuh pelabuhan di Danau Toba, Sumatera Utara/Repro
Momen saat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menerima telepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato jadi sorotan keras masyarakat.
Hal itu terlihat dalam rekaman video saat Jokowi meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Danau Toba, Sumatera Utara pada Rabu lalu (2/2).
Saat peresmian tersebut, Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Toba Poltak Sitorus, dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Menurut pengamat sosial dan politik, Adian Radiatus, aksi Luhut yang menerima telepon saat Presiden Jokowi berpidato menjadi sesuatu yang menunjukkan keberanian yang luar biasa secara etika protokoler kepresidenan.
"Apalagi bila ternyata itu telepon keluar," kata Adian dalam keterangan yang diterima
Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (5/2).
Karena itulah, Adian menyarankan publik mencari tahu penyebab sebenarnya Luhut bertelepon saat Jokowi berpidato.
"Kemungkinan sang menteri yang selama ini paling berkepentingan menjaga keselamatan Presiden dimanapun berada tentu kesiagaannya sangat tinggi," ucapnya.
Adian pun menduga itu merupakan telepon masuk yang sifatnya sangat penting seperti 'high report' dari petugas lapangan untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan agenda Presiden berikutnya.
"Apakah sungguh aman dari sisi pengamanan atau harus ada perubahan. Dan sudah menjadi rahasia publik, Menteri Luhut adalah akses yang otoritasnya kepada Presiden Jokowi demikian tinggi," terang Adian.
Adian juga berpandangan, aksi Luhut itu bukan secara sengaja ingin mengabaikan Presiden Jokowi. Sayang, dia tidak menyadari hal itu akan ditonton jutaan pasang mata.
"Untuk menjaga marwah dan martabat kepresidenan alangkah sportifnya bila Menko Luhut memberi klarifikasi singkat dan bagaimanapun kata 'maaf' patut disampaikan kepada Presiden tanpa harus 'ditegur' gegara urusan sesama tugas negara," demikian Adian.
