Berita

Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan KH Imam Jazuli/Disway

Dahlan Iskan

Air Sirup

SABTU, 05 FEBRUARI 2022 | 04:12 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

YANG merasa NU harus ber-PKB.

Hah?

Itulah tema yang dikampanyekan secara gencar, belakangan ini. Yang melakukannya tokoh muda terkenal dari Cirebon: Kiai Haji Imam Jazuli. Yang mengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (Bima). Yang saya kunjungi dan dikunjungi selebriti Nikita Mirzani kapan itu (Disway 12/11/2021).


Kiai Jazuli tidak hanya bicara. Ia ciptakan kaus khusus: di bagian depannya ada kalimat ”Ngaku NU wajib ber-PKB”. Lalu, ada kata-kata kecil di bawahnya: ”karena PKB alat politik NU”.

Lalu, ada lambang NU di bawah tulisan itu.

Foto peragawan yang mengenakan kaus itu dipajang di beberapa grup WA. Keren. Tentu grup tersebut dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama. ”Boleh pesan. Gratis,” ujar Kiai Jazuli.

Beberapa hari kemudian Kiai Jazuli posting lagi: ternyata laris juga.

Serius?

Mengejek?

Menantang?

Jazuli tidak peduli. Ia lahir di Cirebon. Alumnus Ponpes Lirboyo, Kediri. Juga lulusan Al Azhar, Mesir.

Pesantren yang ia dirikan di Cirebon itu melejit seperti roket. Januari lalu ia mengadakan acara wisuda. Pesantrennya sendiri di desa. Di lereng Gunung Ceremai. Tapi, wisudanya di pusat kota Cirebon. Di tiga hotel terbesar di kota itu. Saking banyaknya.

Yang mengagumkan: hari itu diumumkan berapa wisudawan yang diterima melanjutkan kuliah di Al Azhar, Kairo, Mesir. Jangan kaget: jumlahnya 90 orang. Santri-santri dari desa nan miskin itu segera hidup di luar negeri. Seperti mimpi.

Itu karena pesantren Bima punya strategi khusus: semester terakhir tidak ada lagi mata pelajaran lain kecuali menghadapi tes masuk Al Azhar. Di semester akhir itu suasana belajarnya sudah dimiripkan di sana.

Itu bisa dilakukan karena mata pelajaran lain sudah dianggap selesai.

Semester pertama, mata pelajarannya hanya tiga: membaca Quran, matematika, dan fisika. Semester dua juga hanya tiga: menghafal Quran, matematika, dan fisika.

Dalam enam bulan itu santri harus sudah hafal Quran. Dengan metode khusus. Santri yang ber-IQ tinggi pasti bisa hafal keseluruhan, 30 juz. Tapi, bagi yang tidak kuat, boleh 20 juz. Ada juga yang hanya kuat 10 juz.

Semester berikutnya mata pelajaran tetap tiga saja: bahasa Arab, matematika, fisika. Setelah itu, tetap tiga: bahasa Inggris, matematika, fisika.

Saya pun mengirim tim ke pesantren tersebut. Untuk belajar lebih jauh. Lebih 100 madrasah di keluarga besar kami juga ingin berubah lagi.

Apakah itu pesantren PKB?

Bukan. Guru-guru di sini boleh menjadi Caleg dari partai apa saja. Bahkan, ada yang jadi Caleg PDI Perjuangan. Kiai Jazuli sendiri pernah menjadi ketua PDI Perjuangan di Mesir.

Mengapa bikin kampanye ”yang mengaku NU wajib ber-PKB”? Sampai-sampai seperti menantang kebijakan baru Pengurus Besar NU? Yang ingin agar NU kembali ke khitah?

Ia memang punya perhitungan sendiri: warga NU itu konon mencapai 80 juta orang. Kalau sepertiganya saja memilih PKB, perolehan suara partai itu bisa yang terbesar. Bisa mencalonkan presiden.

”Masak NU yang begitu besar, perolehan kursinya hampir sama dengan PKS,” katanya suatu saat.

Padahal, Jazuli bukan pengurus PKB. Pun di daerah. Apalagi di pusat. Ia juga bukan pengurus NU. Pun yang lama. Apalagi yang baru.

Maka, tidak ada yang bisa memperingatkan Kiai Jazuli. Apalagi memecatnya. Ia bebas. Merdeka. Dari struktur mana pun juga.

Tapi, ia ingin PKB besar. Sebagai alat politik NU yang mencerminkan kebesaran NU.

Tentu Muhaimin Iskandar senyum-senyum dikulum. Ia baru saja mendapat peringatan dari PBNU, gara-gara menemui pengurus NU Cabang Banyuwangi dan Sidoarjo.

Ini memang eksperimen besar: memisahkan NU dengan PKB dan partai mana pun.

Rupanya, arti larangan politik di NU sebatas untuk partai. Nyatanya, Sekjen PBNU yang baru, Saifullah Yusuf, tetap di jabatan politiknya: Walikota Pasuruan. Dan pengurus PBNU lainnya, Khofifah Indar Parawansa, juga tetap menjabat Gubernur Jatim.

NU dan politik sudah seperti air dan sirup. Bisakah jadi ibarat air dan minyak?

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya