Munarman Dituntut Hukuman Mati, Pengacara: Hoax

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 16:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kuasa hukum mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman membantah kabar tuntutan hukuman mati dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bantahan itu disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Munarman, Azis Yanuar atas berita-berita yang menyebut bahwa kliennya dituntut hukuman mati oleh JPU.

"Hoax," ujar Azis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (3/2).

Apalagi disebutkan bahwa Munarman dituntut hukuman mati karena merupakan salah satu petinggi di FPI.

"Itu hoax yang kalau dilakukan Edy Mulyadi dan HRS (Habib Rizieq Shihab) bisa dipidana," kata Azis.

Padahal kata Azis, agenda persidangan terdakwa Munarman masih pembuktian keterangan para saksi dari JPU. Sehingga, agenda persidangan pembacaan tuntutan JPU masih lama waktunya.

"Agenda (sidang) masih saksi dari JPU," pungkas Azis.

Berita

Hukum

Munarman Dituntut Hukuman Mati, Pengacara: Hoax

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum