Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Dorong Pemilu 2024 Tidak Serentak, Fahri Hamzah: Jangan Sampai Pesta Rakyat Jadi Pesta Kematian

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah RI, dan DPR telah menyepakati Pemilu 2024 digelar serentak pada 14 Februari 2024. Meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Namun, putusan tersebut diminta untuk ditinjau kembali oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia justru menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Termasuk mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menggabungkannya dengan Pilkada.

Fahri mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.


"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," papar Fahri melalui keterangannya, Kamis (3/2).

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,” sambungnya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini tetap optimistis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil. Serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.

"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,” ucap Fahri.

Untuk itu, Fahri berharap Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.

"Enggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang dua bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki (sistem) pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,” demikian Fahri Hamzah.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya