Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Dorong Pemilu 2024 Tidak Serentak, Fahri Hamzah: Jangan Sampai Pesta Rakyat Jadi Pesta Kematian

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah RI, dan DPR telah menyepakati Pemilu 2024 digelar serentak pada 14 Februari 2024. Meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Namun, putusan tersebut diminta untuk ditinjau kembali oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia justru menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Termasuk mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menggabungkannya dengan Pilkada.

Fahri mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.


"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," papar Fahri melalui keterangannya, Kamis (3/2).

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,” sambungnya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini tetap optimistis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil. Serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.

"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,” ucap Fahri.

Untuk itu, Fahri berharap Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.

"Enggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang dua bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki (sistem) pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,” demikian Fahri Hamzah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya