Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Dorong Pemilu 2024 Tidak Serentak, Fahri Hamzah: Jangan Sampai Pesta Rakyat Jadi Pesta Kematian

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah RI, dan DPR telah menyepakati Pemilu 2024 digelar serentak pada 14 Februari 2024. Meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Namun, putusan tersebut diminta untuk ditinjau kembali oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia justru menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Termasuk mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menggabungkannya dengan Pilkada.

Fahri mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.


"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," papar Fahri melalui keterangannya, Kamis (3/2).

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,” sambungnya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini tetap optimistis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil. Serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.

"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,” ucap Fahri.

Untuk itu, Fahri berharap Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.

"Enggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang dua bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki (sistem) pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,” demikian Fahri Hamzah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya