Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Dorong Pemilu 2024 Tidak Serentak, Fahri Hamzah: Jangan Sampai Pesta Rakyat Jadi Pesta Kematian

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah RI, dan DPR telah menyepakati Pemilu 2024 digelar serentak pada 14 Februari 2024. Meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Namun, putusan tersebut diminta untuk ditinjau kembali oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia justru menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Termasuk mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menggabungkannya dengan Pilkada.

Fahri mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.


"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," papar Fahri melalui keterangannya, Kamis (3/2).

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,” sambungnya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini tetap optimistis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil. Serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.

"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,” ucap Fahri.

Untuk itu, Fahri berharap Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.

"Enggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang dua bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki (sistem) pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,” demikian Fahri Hamzah.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya