SAYA ingin membedah buku Edy Mulyadi "Sri Mulyani Neolib Lho", yang diterbitkan CEDES Nusantara, 2018.
Buku itu berisi 31 essai Edy sepanjang tahun 2017, prolog dari Kwik Kian Gie, Menko Perekonomian di era Gus Dur-Megawati Soekarnoputri dan pengantar Rizal Ramli, Menko Perekonomian di era Gus Dur-Megawati.
Ada 3 hal penting yang terungkap dari buku ini, pertama, Sri Mulyani (SMI) adalah agen asing atau agen kepentingan asing. Kedua, SMI gagal mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan menumpukkan utang luar negeri. Ketiga, SMI gagal mensejahterakan rakyat.
SMI agen asing terungkap dari pengalaman Kwik Kian Gie, sebagai Menko era Gus Dur-Megawati dalam berbagai rapat-rapat terbatas tentang perekonomian. Pada saat itu SMI merupakan sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, di mana ketuanya adalah Emil Salim.
Dalam berbagai kesempatan, Kwik mengungkapkan bahwa SMI membocorkan rapat-rapat yang seharusnya rahasia kepada IMF dan World Bank. Bahkan, Kwik juga mengungkapkan SMI berkali-kali secara lantang menentang rencana perbaikan ekonomi versi pemerintah.
Kwik menulis ini dalam essei "Sri Mulyani Indrawati, Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk, IMF dan World Bank". Misalnya, Kwik ingin melindungi petani gula dengan membuat kebijakan tarif ataupun non tarif untuk impor gula, tapi digagalkan SMI.
Menurut Kwik Kian Gie, Sri adalah penerus "mafia Berkeley", dan sekarang menjadi "Don". Mafia Berkeley adalah sebuah istilah jejaring ekonom alumni Berkeley dan alumni Amerika yang mereka kendalikan untuk memastikan perekenomian Indonesia menjadi perpanjangan kepentingan asing.
Dalam pengantar ini Kwik heran, Mafia Berkeley yang memandang rendah PDIP, pernah tahun 1998 dalam kongres PDIP di Bali, malah duduk dikursi sangat terhormat. Dan di era Gus Dur-Megawati berkuasa, mereka ikut mengendalikan perekonomian.
Buku Edy Mulyadi ini sebenarnya hanya memotret khususnya, kebijakan SMI selama tahun 2017, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen, pembangunan yang bersumber pada utang, utang diperoleh melalui surat utang berbunga sangat tinggi, kebijakan tidak pro rakyat, seperti pengurangan subsidi, dll.
Namun, potret Edy ini cukup untuk membaca pengelolaan perekonomian kita yang tidak membanggakan, bahkan akhirnya terjebak dalam perangkap utang.
SMI berusaha membuat perkiraan penerimaan pajak yang tinggi, namun acapkali di tengah jalan direvisi kembali agar perolehan pajak terlihat lebih realistis. Tahun 2017, SMI menurunkan target penerimaan sebesar Rp 182 T. Hal sama juga terjadi tahun 2016, meski penurunan target lebih kecil.
Meski begitu, target penerimaan tidak pernah terpenuhi. Upaya pemenuhan target 2016 diperoleh dengan kebijakan pengampunan pajak, meski tetap tidak berhasil.
SMI menurut Edy Mulyadi kerap obral surat hutang negara. Merujuk pada penelitian Gede Sandra, 2016, bunga obligasi Indonesia untuk tenor 10 tahun adalah 7,08 persen. Obral bunga ini akan menjerat kita sampai ke anak cucu. Dibandingkan negara lain pada tahun yang sama (Malaysia 4,1 persen, Filipina 5,4 persen, Vietnam 5,76 persen, Singapura 2,1 persen, Thailand 2,6 persen, Korea Selatan 2,2 persen, Tiongkok 3,4 persen, Taiwan 2,8 persen dan Hongkong 1,42 persen) Edy memastikan inilah alasan SMI sering dibanggakan investor asing, dibandingkan menteri keuangan negara lainnya.
Pada halaman 67, dalam judul "Pajak Tebu, Potret Kalap Kaum Neolib", Edy juga menambahkan kejamnya SMI dengan menaikkan pajak tebu rakyat dengan PPN 10 persen, padahal nilai tukar petani sedang merosot beberapa tahun belakangan.
Pada bagian lainnya SMI disebutkan mengejar pajak-pajak rakyat melalui PNBP dan berbagai kebijakan penghematan (austerity) yang berdampak buruknya anggaran pembangunan sosial. Pada tahun 2015-2017 menurut Edy, SMI menurunkan subsidi energi sebesar 66,2 persen, yang mengakibatkan harga gas, listrik dan BBM melonjak tajam.
Buku ini perlu dibaca. Meskipun buku ini memotret era Jokowi 2017, ini akan menambah wawasan pembangunan ekonomi kita. Khususnya dalam situasi sekarang di masa pandemi, bagaimana langkah SMI mengadaptasi "perintah" IMF untuk kembali dalam Mazhab Neoliberalisme, dengan mengembalikan fungsi Bank Sentral tidak "mencetak" uang untuk beban fiskal ditahun depan.
Harapan saya, Edy dapat melanjutkan tulisannya selama di tahanan Bareskrim Mabes Polri agar pengetahuan dan perjuangan Edy dapat tergores dalam sejarah kebangkitan Indonesia ke depan.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
