Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar/Net

Politik

Pertanyakan Perombakan Direksi BUMN Tambang, Komisi VII DPR Bakal Panggil Direktur MIND ID dan Menteri BUMN

SELASA, 01 FEBRUARI 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi VII DPR RI akan tetap meminta penjelasan Hendi Prio Santoso selaku Direktur Holding BUMN Pertambangan, MIND ID, terkait perombakan jajaran direksi beberapa BUMN Holding di bawah MIND ID.

Hendi seharusnya memberi penjelasan kepada Komisi VII DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin kemarin (31/1). Namun ia tidak bisa hadir karena terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut anggota Komisi VII, Yulian Gunhar, dalam rapat tersebut telah disepakati untuk meminta penjelasan kepada Dirut MIND ID mengenai perombakan direksi. Di antaranya mekanisme dan parameter pergantian beberapa dirut di BUMN holding pertambangan ini.


"Kami akan meminta penjelasan banyak hal mengenai perombakan direksi, kenapa ketika kinerja dirutnya bagus, sudah mendapat profit, kok diganti? Kalau ada parameter pergantian, maka perlu dijelaskan," ujar Yulian Gunhar melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Selasa (1/2).

Tak hanya itu, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, Komisi VII DPR RI juga berencana mengundang Menteri BUMN Erick Thohir untuk hadir dalam rapat kerja (raker) berikutnya guna membahas isu ini.

Mengingat berbagai pergantian direksi BUMN pertambangan itu dianggap akan mengganggu aspek operasional perusahaan.

"Dalam rapat telah disimpulkan, salah satunya Komisi VII akan mengundang Menteri BUMN untuk hadir dalam raker dalam rangka menyelaraskan aspek sumber daya manusia dan operasional perusahaan tambang yang menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI,” terangnya.

Anggota DPR RI Dapil Sumsel II ini menambahkan, Komisi VII juga mendesak Dirjen Minerba menunda RKAB masing-masing BUMN holding sebelum ada penjelasan dari Dirut MIND ID dan Menteri BUMN, terkait perombakan jajaran direksi.

"Komisi VII DPR RI mendesak dirjen Minerba, agar Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beberapa perusahaan tambang BUMN, antara lain PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS), ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada penjelasan dari dirut MIND ID dan menteri BUMN," katanya.

Penjelasan dirut MIND ID dan menteri BUMN menurut Gunhar, terkait perombakan direksi beberapa BUMN holding di bawah MIND ID itu sangat penting, karena perombakan itu telah berdampak pada pencapaian agenda-agenda operasional BUMN pertambangan.

"Tindakan bongkar pasang direksi ini bisa menghambat implementasi agenda-agenda kerja BUMN tambang yang telah dicanangkan sebelumnya. Dampak inilah yang tentu menjadi fokus Komisi VII," demikian Yulian Gunhar.

Kementerian BUMN sejauh ini telah melakukan pergantian beberapa direktur utama (dirut) BUMN Pertambangan. Antara lain di PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya