Masyarakat Tak Sadar Pilkada Diundur ke 2024, Bukti Pendidikan Politik Masih Rendah

Hasil survei Trust Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak mengetahui pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2022 dan 2023 diundur ke 2024. Menariknya, masyarakat justru mengaku setuju jika Pilkada diundur ke 2024.

Temuan ini mendapatkan respons dari Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof Siti Zuhro. Menurutnya, masyarakat hanya bisa pasrah kepada putusan pemerintah terkait Pilkada mendatang.

“Itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak aware, tidak tahu kalau ditunda. Tapi ketika ditanyakan setuju enggak ditunda? Setuju. Ini ada apa ya jadi kayak pasrah saja, jadi kurang respons dalam pembaruan informasi itu kurang. Tapi ketika ditunda pun tidak protes, ya sudahlah pasrah saja. Jadi argumentasinya itu,” papar Siti Zuhro dalam rilis survei Trus Indonesia di Hotel DoubleTree, Jakarta, Senin (31/1).

Untuk itu, Siti Zuhro menilai masyarakat perlu diberikan edukasi terkait informasi politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga, pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

“Itu sangat emergency, sangat urgent, masyarakat kurang. Jadi setuju tidak setuju tadi itu tidak didasarkan pada satu informasi yang didapat secara akurat,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya masyarakat yang pasrah terhadap politik di Indonesia, menandakan bahwa tingkat pendidikan dan edukasi politik masyarakat sangat rendah.

“Saya menduga politikal literasi di tataran masyarakat kita yang memang menurut BPS itu pendidikan masyarakat kita sebagian besar masih di tataran delapan setengah tahun masih SMP. Sehingga tadi itu kesadaran politiknya sangat kurang lah, ini juga perlu dijelaskan sehingga ini perlu nanti diberikan suatu solusi supaya dua tahun terakhir ini ke depan itu akan (ada) perbaikan-perbaikan. Jangan lagi masyarakat dijadikan objek saja, harus subjek,” tutupnya.