Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei Trust Indonesia: 69 Persen Masyarakat Tak Tahu Pilkada Diundur

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 14:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Trust Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat popularitas dan elektabilitas partai politik serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden 2024.

Dalam hasil surveinya, tercatat sebanyak 69,6 persen masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemilu kepala daerah tahun 2022 dan tahun 2023 diundur pada tahun 2024 mendatang.

"Kita lihat di sini ternyata sebagian besar responden belum tahu bahwa pemilukada 2022 dan 2023 akan ditarik ke 2024, meski demikian responden ternyata setuju dengan penundaan tersebut. 69,6 persen tidak tahu,” ucap peneliti Trust Indonesia Azhari Ardinal di Hotel Hilton Double Tree, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Senin (31/1).


Selain itu, responden juga ditanyai terkait setuju atau tidaknya pemilukada diundur ke tahun 2024 mendatang. Hasilnya, mayoritas responden menyetujui pilkada diundur.

“67,8 persen setuju diundur ke 2024 dan yang tidak setuju sebanyak 32,2 persen,” tandasnya.

Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 10 hari pada 3-12 januari 2022. Jumlah responden 1.200, menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83persen pada tingkat kepercayaan 95persen. Dilakukan in depth interview dengan metode face to face di 34 provinsi terpilih sebanyak 120kabupaten/kota.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat popularitas, kedisukaa dan elektabilitas parpol serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi capres 2024. Serta mengetahui preferensi masyarakat Indonesia terhadap parpol dan capres di 2024. Kemudian mengetahui alasan utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politik.

Dan juga mengetahui pandangan masyarakat tentang berbagai masalah fundamental di bidang sosial, ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya