Berita

Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi/Net

Politik

PPP DKI Minta Maaf Pernah Berseberangan dengan Aspirasi Ulama

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 09:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permohonan maaf disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada para habaib, ulama, dan umat Islam di Indonesia karena pernah mengambil jalan politik yang berseberangan dengan aspirasi ulama.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi di Harlah PPP ke-49 di Kantor DPW PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1).

Menurut Gus Najmi, PPP sempat mengalami paceklik politik dan memilih posisi yang justru berseberangan dengan aspirasi ulama.


PPP DKI Jakarta juga memohon bimbingan dan dukungan dari para ulama dan habaib agar cita-cita mulia PPP untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan segera terwujud di bumi Indonesia tercinta.

“Sebagai pertanggungjawaban moral, saya mewakili pengurus dan kader PPP DKI Jakarta dengan hati yang tulus memohon maaf dan ampunan kepada para ulama, habaib dan seluruh umat Islam di wilayah DKI Jakarta,” kata Gus Najmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Gus Najmi menegaskan bahwa PPP merupakan benteng politik umat Islam.

“PPP merupakan satu-satunya partai politik yang memproklamirkan diri dengan tegas, di tengah situasi eksponen PPP setelah Orde Baru memilih untuk mendirikan partai baru maupun pindah partai, sebagai tempat kembalinya umat Islam dalam menyalurkan aspirasi politik," kata Gus Najmi.

Sejak awal berdiri, menurut Gus Najmi, PPP adalah pengejawantahaan atas komitmen politik umat Islam terhadap agama. PPP dalam rapat Presidium Badan Pekerja dan pimpinan fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah sepakat untuk memfusikan kelompoknya ke dalam satu bingkai partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

"Dalam catatan sejarah, PPP menjadi benteng terakhir umat Islam yang masih berjuang untuk mempertahankan aspirasi umat hingga hari ini," demikian Gus Najmi.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya