Berita

Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi/Net

Politik

PPP DKI Minta Maaf Pernah Berseberangan dengan Aspirasi Ulama

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 09:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permohonan maaf disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada para habaib, ulama, dan umat Islam di Indonesia karena pernah mengambil jalan politik yang berseberangan dengan aspirasi ulama.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi di Harlah PPP ke-49 di Kantor DPW PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1).

Menurut Gus Najmi, PPP sempat mengalami paceklik politik dan memilih posisi yang justru berseberangan dengan aspirasi ulama.


PPP DKI Jakarta juga memohon bimbingan dan dukungan dari para ulama dan habaib agar cita-cita mulia PPP untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan segera terwujud di bumi Indonesia tercinta.

“Sebagai pertanggungjawaban moral, saya mewakili pengurus dan kader PPP DKI Jakarta dengan hati yang tulus memohon maaf dan ampunan kepada para ulama, habaib dan seluruh umat Islam di wilayah DKI Jakarta,” kata Gus Najmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Gus Najmi menegaskan bahwa PPP merupakan benteng politik umat Islam.

“PPP merupakan satu-satunya partai politik yang memproklamirkan diri dengan tegas, di tengah situasi eksponen PPP setelah Orde Baru memilih untuk mendirikan partai baru maupun pindah partai, sebagai tempat kembalinya umat Islam dalam menyalurkan aspirasi politik," kata Gus Najmi.

Sejak awal berdiri, menurut Gus Najmi, PPP adalah pengejawantahaan atas komitmen politik umat Islam terhadap agama. PPP dalam rapat Presidium Badan Pekerja dan pimpinan fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah sepakat untuk memfusikan kelompoknya ke dalam satu bingkai partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

"Dalam catatan sejarah, PPP menjadi benteng terakhir umat Islam yang masih berjuang untuk mempertahankan aspirasi umat hingga hari ini," demikian Gus Najmi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya