Berita

Kondisi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola pemerintah/Net

Politik

BUMN Bersatu: Pemerintah Gagal Kelola TMII, Kembalikan Saja ke Swasta

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 11:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar terbengkalainya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membuktikan pemerintah tidak mampu mengelola aset negara.

"Ini membuktikan kalau pengelola baru PT Taman Wisata Candi (TWC) memang tidak kapabel untuk mengelola TMII. Lebih baik pengelolaan dikembalikan ke swasta saja," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita juga hingga kini belum memberikan pelayanan prima sebagaimana janji pemerintah. Padahal, pengambilalihan telah dilakukan hampir delapan bulan.


"Sekarang jadi berantakan semua. Tentang penjelasan Sandiaga Uno saat ini TMII tengah dilakukan penataan ulang kayaknya cuma alasan klise saja karena memang PT TWC tidak profesional mengelola TMII," kritiknya.

Di sisi lain, pengambilalihan TMII oleh PT TWC juga diduga dilakukan secara ilegal. Ia mencontohkan pengelolaan pintu masuk karcis dari PT Puri Indah Mitra yang telah berlangsung selama 10 tahun malah berantakan setelah diambil alih TWC.

"Pengambilalihan tersebut telah dilakukan secara ilegal dikarenakan kontrak yang masih berjalan hingga 2024. Di samping itu, semua pendapatan masuk TMII tidak lagi ditampung di rekening BNI TMII, tetapi dialihkan ke rekening PT TWC sehingga pengelolaan dana dan operasional terganggu, termasuk tertundanya pesangon karyawan pensiun," tegasnya.

Melihat carut-marutnya kondisi TMII sekarang, Tri Sasono menilai harusnya pengelolaan TMII dilakukan tender ulang, bukan langsung ditunjuk ke PT TWC.

"Sehingga swasta bisa ikut melakukan tender pengelolaan TMII agar nantinya pengelolaan TMII akan jauh lebih profesional," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya