Ingin Ada Titik Temu, Andre Rosiade Fasilitasi Pemprov Sumbar Ruislag GOR Agus Salim dengan BNI

Langkah nyata dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade dalam berkontribusi pada daerah pemilihannya Sumatera Barat I. Yakni dengan memfasilitasi ruislag atau tukar guling lahan komplek GOR Haji Agus Salim antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Negara Indonesia (BNI).

Andre turut mengajak Kadispora Sumbar Deddy Diantolani, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumbar Ezeddin Zain, dan Kabag Pengelola Aset Provinsi Sumbar bertemu Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir yang didampingi GM Legal, GM Asset, GM Jaringan, dan GM Audit BNI Pusat.

Pertemuan luring dan daring yang digelar di Jakarta itu juga diikuti pimpinan BNI Wilayah 02 Padang yang membawahi area Sumbar, Riau, Kepri, Kerinci, dan Sungai Lenuh Jambi, Faizal Arief Setiawan.

Menurut Andre Rosiade, langkah ini dilakukan setelah dirinya berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah.

“Bahwa kita semua ingin menyelesaikan persoalan ruislag tanah GOR Haji Agus Salim yang hingga saat ini masih menjadi milik BNI," kata Andre kepada wartawan, Minggu (23/1).

Dalam kesempatan itu, Andre mendorong agar dibentuk tim kecil yang berisi perwakilan Pemprov Sumbar dan perwakilan BNI untuk membicarakan hal-hal teknis persoalan tukar guling lahan yang belum selesai sejak tahun 1983 itu.

"Kami mendorong agar dicari solusi terbaik agar persoalan ini segera selesai. Kalau bisa dalam waktu tiga bulan urusan ini beres. Ada time tabel, sehingga sebelum lebaran nanti sudah ada progres, ada titik temu. Apa yang menjadi kewajiban Pemprov dan apa yang bisa dilakukan BNI, kita cari titik temunya," kata Andre.

Tak hanya mempertemukan Pemprov Sumbar dengan BNI, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini juga mengaku siap memfasilitasi bila dalam proses tukar guling lahan GOR Haji Agus Salim membutuhkan persetujuan dari DPRD Provinsi Sumbar.

"Kalau nanti misal harus ada ijin dari DPRD Provinsi Sumbar, saya akan bantu untuk mendapatkan ijin. Sebab anggota DPRD Provinsi Sumbar terbanyak berasal dari Fraksi Gerindra. Ketua DPRD-nya juga dari Gerindra, walaupun Gubernurnya bukan," kata Andre.