Berita

Minyak goreng/Net

Politik

Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Perlu Mendorong Lahirnya Pelaku Industri Minyak Goreng

MINGGU, 23 JANUARI 2022 | 06:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah yang menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng mendapat apresiasi dari DPD RI. Ini lantaran kebijakan itu diambil di tengah mahalnya harga minyak goreng sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

Namun demikian, anggota DPD RI Fahira Idris tetap menilai bahwa ini bukan merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.

Fahira ingin ada solusi komprehensif untuk jangka panjang agar situasi seperti ini (harga minyak goreng meroket) tidak terjadi lagi ke depan.


“Salah satunya adalah upaya Pemerintah untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi pelaku industri minyak goreng di tanah air terutama pelaku usaha lokal, khususnya dengan skala menengah kecil. Semakin banyak pelaku usaha di industri minyak goreng semakin baik terutama untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/1).

Pemerintah, sambungnya, adalah dengan menginventarisasi berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menghambat para pelaku usaha baru di industri minyak goreng.

Berbagai regulasi ini kemudian direlaksasi sehingga industri minyak goreng tidak hanya didominasi oleh produsen besar saja.

Diharapkan dalam waktu dekat ini lahir sebuah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha atau produsen industri minyak goreng.
 
Menurut Fahira, persoalan harga minyak goreng ini memang cukup kompleks karena juga tidak bisa dilepaskan dari situasi global.

Salah satu penyebab kenaikan minyak goreng juga sedikit banyak dipengaruhi oleh harga internasional CPO yang juga naik akibat kelancaran distribusinya terganggu karena pandemi.

Selain itu, krisis energi yang terjadi di beberapa negara besar yang menyebabkan konsumsi minyak goreng meningkat juga ikut mempengaruhi kenaikan harga.
 
“Namun kita juga tahu, Indonesia salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, sehingga pasokan minyak sawit di kita selalu melimpah. Artinya kita sudah punya pondasi kuat, tinggal bagaimana aturan yang menghambat atau membatasi lahirnya para pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini direlaksasi,” tegasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya