Berita

Aksi damai PPI untuk mendesak pemerintah sediakan vaksin halal/Ist

Nusantara

Desak Pemerintah Sediakan Vaksin Halal, PPI Gelar Aksi Damai di 9 Ibukota Provinsi

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 20:24 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) menggelar aksi damai "Gerakan Nasional Vaksin Halal" serentak di beberapa Ibu Kota Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa.

Sekretaris Jenderal PPI, Bayu Anggara menjelaskan bahwa aksi damai ini diselenggarakan untuk mengajak masyarakat muslim menolak vaksin yang mengandung material haram.

"Sesuai penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa saat ini sudah ada vaksin yang mendapatkan fatwa halal. Tetapi nyatanya Kemenkes dalam Surat Edarannya untuk program vaksinasi booster ini, tidak satupun vaksin yang disediakan telah mendapatkan fatwa halal MUI," terang Bayu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1).


Bayu menambahkan bahwa aksi damai ini bukan bermaksud untuk melawan pemerintah yang sedang menggalakkan program vaksinasi booster. Akan tetapi justru mendorong agar program vaksinasi booster ini berjalan dengan lancar dan diterima oleh seluruh masyarakat.

"Kami ini mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, tapi tolong kami diberikan vaksin yang halal. Karena ini menyangkut masalah aqidah umat Islam, dimana kami diharuskan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kami ini haruslah sesuatu yang halal," tegas Bayu.

Oleh karena itu dalam aksi damai yang diselenggarakan di 9 ibu kota provinsi antaralain Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Serang, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, kami menyampaikan pernyataan sikap meminta Pemerintah memprioritaskan vaksin halal bagi umat Islam karena kondisi hari ini tidak lagi dalam kondisi darurat.

"Meminta Kementerian Kesehatan untuk mematuhi Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan agama dan UU 31/2019 tentang Jaminan Produk Halal, dan untuk segera mencabut Surat Edaran Nomor HK.02.02/11/352/2022 Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster)," ucapnya.

Bayu menambahkan jika aksi damai kami ini tidak diindahkan, maka PPI akan menyelenggarakan aksi yang lebih besar, sampai tuntutan kami ini ditindaklanjuti pemerintah.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

UPDATE

Warga Antusias Saksikan Serah Terima Pengawalan Istana Merdeka oleh Paspampres

Minggu, 15 Februari 2026 | 18:05

Festival Bandeng Rawa Belong Dongkrak Omzet Pedagang

Minggu, 15 Februari 2026 | 17:22

Imlek Berdekatan dengan Ramadan Membawa Keberkahan

Minggu, 15 Februari 2026 | 17:03

Makan Bergizi Gratis: Konsumsi atau Investasi Bangsa?

Minggu, 15 Februari 2026 | 16:44

Kanada Minta Iran Ganti Pemimpin Atau Sanksi Ditambah

Minggu, 15 Februari 2026 | 16:09

Ini Alasan Lembaga Survei Dukung Wacana Pilkada Tak Langsung

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:52

Jokowi Sedang Cari Muka Lewat UU KPK

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:50

NATO Buka Data Kerugian Gila-gilaan Rusia di Perang Ukraina

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:22

Libur Panjang Imlek, Simak 3 Kunci Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 15 Februari 2026 | 14:43

Selain UU KPK, MAKI Desak Prabowo Sahkan UU Perampasan Aset

Minggu, 15 Februari 2026 | 14:40

Selengkapnya