Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa saat pengukuhan kepengurusan JMSI Jawa Barat periode 2020-2025/Repro
Media massa di Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dituntut ikut memberantas berita hoax serta ujaran kebencian yang belakangan kian marak.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, usai mengukuhkan kepengurusan JMSI Jawa Barat periode 2020-2025 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/1).
Dalam pengukuhan JMSI Jabar, Teguh mengawali sambutan dengan meluapkan perasaannya seakan kembali ke kampung halaman.
Ia pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Padjajaran. Selesai dari pendidikan di Unpad, ia melanjutkan studi di University of Hawaii at Manoa (UHM). Saat ini, wartawan senior ini kembali ke Unpad untuk menyelesaikan program doktoralnya.
Melihat kenyataan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, yakni sekitar 60 juta jiwa, Teguh menilai tugas Ketua JMSI Jabar beserta jajaran menjadi sungguh berat. Sebab, mereka harus mengelola perusahaan pers anggota JMSI yang profesional, sehat, memiliki kemampuan managerial.
Kemudian, Teguh juga meminta perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Melainkan, turut membantu menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha yang dapat mendorong kelahiran pelaku usaha baru di Jabar.
"Saya senang saudara kita dari KADIN juga bisa hadir dalam dialog mengenai pemberantasan korupsi usai acara ini," lanjutnya seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar.
Teguh juga berpesan, tugas pengurus JMSI Jabar memastikan wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang bergabung dengan JMSI memiliki kompetensi, niat baik, dan iktikad baik.
"Kemudian tidak terpengaruh untuk ikut menyebarluaskan ujaran kebencian, tidak terpengaruh untuk menyebarkan kabar bohong. Semua hal itu merupakan masalah besar yang kita hadapi," lanjutnya.
Pekerjaan JMSI menjadi sedikit rumit, kata Teguh, karena publik sulit untuk memisahkan dan membedakan, mana informasi yang merupakan karya pers yang dikerjakan dengan kaidah jurnalistik yang ketat dan mana informasi yang bukan karya pers.
"Karena kedua jenis informasi ini hadir dari platform yang sama, menggunakan platform yang sama," kata dia.
Selain itu, JMSI akan berupaya mencegah berita bohong dan ujaran kebencian, seperti halnya KPK melakukan pencegahan korupsi dengan memberikan titik tekan yang signifikan pada pendidikan dan literasi.
Literasi media serta kampanye anti hoax dan ujaran kebencian, menurut Teguh, tidak hanya untuk pekerja media, melainkan juga untuk masyarakat luas yang terkoneksi dengan platform digital.
"Karena informasi sudah tidak berjarak dengan kita. Informasi itu, ya di kantong kita," ucap Teguh.
Teguh berharap
stake holder di Jawa Barat mempercayai JMSI Jawa Barat yang memiliki itikad baik dalam mengawal ekosistem pers yang sehat dan profesional.
"Berkenanlah menjadi partner mereka. Tetapi jangan ragu untuk menyampaikan informasi yang barangkali tidak lengkap yang diberitakan media anggota JMSI Jabar," tutupnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua KPK, Firli Bahuri; Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun; Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan; Plt. Walikota Cimahi, Ngatiyana; dan beberapa tokoh daerah Provinsi Jabar.
