Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

20 Tahun Gagal Satukan Afghanistan, Joe Biden Pesimis Taliban Bisa Bentuk Pemerintahan Inklusif

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 18:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban tidak mungkin menyatukan Afghanistan di bawah satu pemerintahan tunggal. Bahkan Amerika Serikat (AS) yang telah berusaha selama 20 tahun pun gagal melakukannya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, AS menghabiskan satu miliar dolar sepekannya di Afghanistan, namun tidak mampu menciptakan pemerintahan tunggal.

"Mari kita bahas Afghanistan. Saya tahu Anda semua ingin fokus pada itu, yang sah. Angkat tangan Anda jika berpikir ada orang yang bisa menyatukan Afghanistan di bawah satu pemerintahan tunggal," ujar Biden dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (20/1).


"Itu (Afghanistan) telah menjadi kuburan kekaisaran karena alasan yang kuat. Itu tidak rentan terhadap persatuan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Biden mengatakan, ketika ia mengambil alih pemerintahan pada Januari tahun lalu, dia harus memutuskan apakah akan terus menghabiskan uang dan mengorbankan lebih banyak nyawa di Afghanistan tanpa kejelasan.

Pemerintahan Biden mulai menarik pasukan dari Afghanistan pada Agustus tahun lalu, meninggalkan kekosongan yang diisi oleh Taliban.
Pasukan Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus dan menggantikan pemerintah yang didukung AS dengan pemerintah mereka sendiri. Sejak itu Taliban telah mengabaikan seruan untuk memasukkan kekuatan politik lain ke dalam pemerintah.

Taliban juga dikritik lantaran melanggar hak-hak perempuan Afghanistan dan minoritas agama.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya