Berita

Parlemen Prancis mengeluarkan resolusi mengecam genosida Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Adopsi Resolusi Genosida Uighur, Prancis: Kami Mencintai Orang China, Tapi Menolak Tunduk pada Propaganda

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 09:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dibuat geram dengan resolusi yang diadopsi oleh parlemen Prancis baru-baru ini. Pasalnya resolusi itu menyebut adanya genosida di Xinjiang.

Pada Kamis (20/1), parlemen Prancis mengecam genosida China terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Resolusi tidak mengikat, diadopsi dengan 169 suara mendukung dan hanya satu menentang, diusulkan oleh Sosialis oposisi di Majelis Rendah Parlemen.


Sesuai resolusi yang diadopsi, Majelis Nasional secara resmi mengakui kekerasan yang dilakukan oleh China terhadap Uighur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

"China adalah kekuatan besar. Kami mencintai orang-orang China. Tapi kami menolak untuk tunduk pada propaganda dari rezim yang mengandalkan kepengecutan dan ketamakan kami untuk melakukan genosida di depan mata," kata ketua partai Sosialis, Olivier Faure.

Resolusi tersebut juga menyoroti kondisi kamp interniran di Xinjiang, di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi, kerja paksa, pelecehan seksual, hingga transplantasi organ.

Pada hari yang sama, Kedutaan Besar China di Prancis mengeluarkan pernyataan sebagai penolakan atas resolusi tersebut.

Kedutaan menyebut resolusi tersebut dengan sengaja mencoreng nama China dan mencampuri urusan dalam negeri. Resolusi tersebut juga telah merusak hubungan kedua negara.

Menolak istilah "genosida", kedutaan menyebutnya sebagai prasangka dan tindakan permusuhan terhadap China.

"China telah mengadakan dialog yang kuat dengan Prancis mengenai masalah ini pada banyak kesempatan dan di berbagai tingkatan, dan memperjelas dan serius bahwa masalah terkait Xinjiang bukanlah masalah etnis, agama atau hak asasi manusia, tetapi anti-terorisme, deradikalisasi dan masalah anti-separatisme, yang berkaitan dengan kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan nasional China," kata pernyataan itu.

Resolusi serupa disahkan oleh parlemen di Inggris, Kanada, dan Belanda pada tahun lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya