Berita

Kementerian Dalam Negeri meninjau Pelabuhan Adikarto, Kulonprogo yang mangkrak selama 17 tahun/Ist

Politik

Kemendagri Dorong Pembangunan Pelabuhan Adikarto yang Sudah Mangkrak 17 Tahun

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 08:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelabuhan Adikarto Kulonprogo yang mangkrak selama 17 tahun turut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Iwan Kurniawan menyampaikan, Pelabuhan Adikarto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus segera diselesaikan.

Kemendagri sendiri sempat meninjau Pelabuhan Adikarto sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digelar pada Rabu (19/1).


Hadir di lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo Wakhid, Kepala dinas kelautan dan perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongka dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo, Armansyah Gatot Subroto.

"Kehadiran kami adalah untuk melakukan sinkronisasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah agar pelabuhan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan segera," jelas Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).

Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita dorong MoU, kemudian kita buat rencana aksinya. Harapan kami ada kontribusi yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bicara soal tempat pelelangan ikan ini menjadi tanggung jawab kita semua," lanjut Iwan.

Iwan meminta agar kajian menjadi prioritas sebagaimana permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kajian itu harus disegerakan dan diputuskan di dalam MoU tersebut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Mukti menjelaskan, DKP telah melakukan penyatuan aset.

"Jadi dari kabupaten telah menyerahkan kepada provinsi, dari APBN juga sudah. Jadi nanti pengelolaannya kan harus satu. Hal itu sudah tuntas," jelas Bayu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya