Berita

Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan Hassan Akhund/Net

Dunia

PM Hassan Akhund: Negara Muslim Harus Jadi yang Pertama Akui Imarah Islam Afghanistan

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 09:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban mendesak negara-negara Muslim di dunia untuk mengakui pemerintahan Imarah Islam Afghanistan (IIA).

Perdana Menteri IIA Mullah Muhammad Hassan Akhund mengatakan, negara-negara Muslim harus menjadi yang pertama mengakui pemerintahan mereka.

Ia juga meminta negara-negara Muslim untuk tidak menunggu dan membiarkan Amerika Serikat (AS) menjadi yang pertama mengakui Afghanistan.


"Kurangnya pengakuan menciptakan tantangan berat dalam berbagai cara," kata Akund dalam pertemuan di Istana Presiden, Kabul pada Rabu (19/1), seperti dikutip TOLO News.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota kabinet IIA dan perwakilan PBB serta perwakilan dari 20 negara asing.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan Kabul saat ini dan mendesak AS untuk melepaskan aset Bank Sentral.

"Jika proses ekonomi dilaksanakan, saya yakin Afghanistan akan ditarik keluar dari krisis saat ini," ucapnya.

Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan, Afghanistan telah memiliki pemerintahan yang independen karena mereka belum diakui oleh negara asing mana pun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya