Berita

Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Syarief Hasan: Kalau Pilpres dan Pileg Dilakukan Bersamaan Mestinya Preshold Nol Persen

RABU, 19 JANUARI 2022 | 02:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1), memperkuat desakan agar presidential threshold (PT) diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan mengatakan, DPD saat ini tengah memperjuangkan PT nol persen di Mahkamah Konstitusi lewat judicial review.

Demokrat pun memberikan dukungan atas langkah para senator DPD RI agar Pemilu 2024 tidak ada lagi ambang batas dalam pencalonan presiden.


"Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang judicial review presidential threshold. Kami menjelaskan bahwa sejak awal Demokrat memang maunya nol persen,” kata Syarief Hasan di kediaman La Nyalla Matalitti, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dituturkan Syarief, PT 20 persen merupakan produk Pemilu tahun 2009. Sehingga menurutnya, PT 0 persen sudah tidak relevan lagi digunakan pada 2024. Lantaran pada pemilu mendatang pemilihan eksekutif dan legislatif digabung dan akan menyulitkan kinerja penyelenggara pemilu.

"Ini kan begini, PT 20 persen itu kan hasil dari 2009, lho kok dipakai di 2024? Mestinya kan alasannya ini, karena kami mempertanyakan itu. Karena Pilpres dan Pileg dilakukan bersamaan, kalau bersamaan mestinya nol persen. Kalau berbeda baru pakai PT,”  tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya