Berita

Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Syarief Hasan: Kalau Pilpres dan Pileg Dilakukan Bersamaan Mestinya Preshold Nol Persen

RABU, 19 JANUARI 2022 | 02:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1), memperkuat desakan agar presidential threshold (PT) diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan mengatakan, DPD saat ini tengah memperjuangkan PT nol persen di Mahkamah Konstitusi lewat judicial review.

Demokrat pun memberikan dukungan atas langkah para senator DPD RI agar Pemilu 2024 tidak ada lagi ambang batas dalam pencalonan presiden.


"Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang judicial review presidential threshold. Kami menjelaskan bahwa sejak awal Demokrat memang maunya nol persen,” kata Syarief Hasan di kediaman La Nyalla Matalitti, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dituturkan Syarief, PT 20 persen merupakan produk Pemilu tahun 2009. Sehingga menurutnya, PT 0 persen sudah tidak relevan lagi digunakan pada 2024. Lantaran pada pemilu mendatang pemilihan eksekutif dan legislatif digabung dan akan menyulitkan kinerja penyelenggara pemilu.

"Ini kan begini, PT 20 persen itu kan hasil dari 2009, lho kok dipakai di 2024? Mestinya kan alasannya ini, karena kami mempertanyakan itu. Karena Pilpres dan Pileg dilakukan bersamaan, kalau bersamaan mestinya nol persen. Kalau berbeda baru pakai PT,”  tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya