Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie/Ist
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyarankan pejabat negara termasuk Menteri Koorinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bijak melihat proyek satelit pada Kementrian Pertahanan (Kemhan).
“Gak boleh seolah-olah mengatakan Kemhan ngaco pada saat itu. Jalani proyek tanpa ada uang,†kata Connie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (18/1).
Seharusnya, menurut Connie, pejabat negara harus berempati dengan kondisi rakyat yang sedang susah akibat pandemi Covid-19 dengan tidak membuat isu yang dianggap dapat memicu kegaduhan dan menganggu stabilitas politik.
“Bikin yang menenangkan. Misalnya gini, kami ada masalah tapi sedang mencari mitigasi. Contoh apakah kami akan menjadikan ini (proyek satelit Kemhan) sebagai proyek strategis nasional dan kami switch dana dari IKN,†saran Connie.
Connie berharap dalam polemik ini tidak ada yang memposisikan diri sebagai pahlawan.
“Hanya mengatakan, si A korupsi, si B korupsi, kita usut. Jangan. Harus mengerti dulu ceritanya,†imbuhnya.
Lalu Connie kemudian mengulas soal perjalanan proyek satelit ini hingga akhirnya Kemhan memilih kontrak dengan Avanti Communications Grup dan Navayo.
“Disini ada dua hal, ada satelit sewa, ada satelit beli. Pertanyaannya, kenapa musti sewa dari Avanti, karena itu slot gak boleh kosong lama-lama. Membeli atau membuat satelit baru itu memakan waktu 36 bulan. Maka masuklah Avanti, untuk mengisi orbit itu sementara. Karena Menhan diperintahkan Presiden dalam sidang kabinet untuk menyelamatkan slot tersebut," jelas Connie.
Namun karena belum ada anggaran, dan terjadi kekosongan kontrak tersebut bermasalah dan digugat pada pengadilan arbitrase. Pada pengadilan Arbitrase di Inggris diputuskan Kemhan harus membayar uang senilai Rp515 Miliar kepada Avanti.
Sedangkan, pada Mei 22 Mei 2022 pengadilan Arbitrase Singapura mengabulkan gugatan Navayo. Di mana Indonesia diwajibkan membayar uang sebesar USD20,9 juta atau setara Rp314 miliar.
Namun yang Connie sayangkan, pernyataan Mahfud MD soal adanya denda yang disebut berpotensi merugikan negara ini seolah ingin mengatakan bahwa pejabat Kemhan melakukan korupsi. Padahal, ungkap dia, jika satu negara telah dibawa ke pengadilan arbitrase maka telah menjadi perhatian dunia, terlebih jika telah diputuskan denda namun tidak membayarkannya.
Terkait hal ini, menurut dia, pejabat negara Indonesia selalu melihat suatu masalah hanya dari kacamata administrasi anggaran. Namun mengabaikan aspek yang bisa menjadi pemicu. Karena menurut Connie, korupsi harus dipandang sebagai suatu "tindakan untuk memperkaya diri atau orang lainâ€.
“Apakah kasus satelit dengan cerita panjang perjuangannya ini bisa dikategorikan seperti itu? Ini yang menjadi perdebatan dan perlu pembuktian dan bukan itu harusnya urgensi konsentrasi negara saat ini,†pungkas Connie.
