Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan/Net

Presisi

1.925 Personel Diturunkan dalam Operasi Damai Cartenz 2022

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 19:27 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menurunkan sebanyak 1.925 personel dalam Operasi Damai Cartenz 2022. Jumlah itu terdiri dari aparat organik yang berada di Papua, dan sisanya dari luar wilayah tersebut.

Damai Cartenz diketahui merupakan pengganti dari Operasi Nemangkawi di Papua yang akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat di sana.

Sebelum berganti nama, Satgas Nemangkawi yang bertugas melawan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kerap terlibat kontak senjata di Bumi Cenderawasih tersebut.


"Rincian, 1.925 personel itu Polri berjumlah 1.824 dan TNI sebanyak 101," kata Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/1).

Ramadhan menjelaskan bahwa personel itu terdiri dari 528 orang dari Polda Papua dan 1.296 orang lainnya merupakan pasukan backup dari Mabes Polri.

Ramadhan mengatakan Operasi tersebut sudah resmi dilakukan terhitung 17 Januari hingga 31 Desember 2022 mendatang. Menurutnya, Operasi Damai Cartenz akan melakukan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan kesejahteraan.

Ia menekankan bahwa nantinya kepolisian akan mengedepankan fungsi preemtif dan preventif untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah bumi cenderawasih.

"Satgas tersebut memberikan pelatihan pelatihan seperti pertanian, perikanan, serta pendidikan atau belajar mengajar dan mempublikasikan kegiatan kegiatan positif dari rekan rekan Binmas," jelasnya.

Dalam operasi ini, akan ada tiga fungsi yang menjadi fokus kepolisian. Yaitu, fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi hubungan masyarakat (humas).

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPPB-OPM) merespons rencana itu. Mereka beranggapan bahwa tak menjawab akar permasalahan di Bumi Cenderawasih tersebut.

OPM menyatakan telah menutup pintu terhadap pendekatan lain yang dilakukan oleh Indonesia selain kemerdekaan penuh atas wilayah tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya