Berita

Desain ibu kota negara baru/Net

Politik

Tolak RUU IKN, Hamid Noor Yasin: Kondisi Ekonomi Masih Belum Mendukung Pindah Ibu Kota Negara

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 15:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tegas menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Penolakan itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI Hamid Noor Yasin dalam rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU IKN, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

“Krisis yang terjadi akibat pandemi saat ini mengakibatkan banyak rakyat kita yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun bertambah,” kata Hamid.


Dia menambahkan, pertimbangan lainnya adalah soal kesejahteraan masyarakat di mana data kemiskinan masih tidak cukup baik.

Berdasarkan, data BPS penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 masih tinggi, yaitu sebesar 9,71 persen dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada bulan Juni-Juli dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2021.

“Di akhir tahun ini juga sedang marak naiknya harga bahan bahan kebutuhan pokok masyarakat, selain itu dari sisi keuangan negara kita Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah pada akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6687,28 triliun yang setara dengan 39,609 persen produk domestik bruto,” katanya.

"Sedangkan, kebutuhan anggaran untuk ibu kota negara baru diperkirakan sekitar Rp 466 triliun,” sambungnya.

Oleh karena itu, bagi Fraksi PKS pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi.

“Padahal hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya