Berita

Rapat Paripurna DPR RI membahas mengenai RUU TPKS dan IKN/RMOL

Politik

PDIP: Peraturan tentang Kekerasan Seksual di Indonesia Belum Optimal Lindungi Korban

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 14:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual dinilai belum optimal, terlebih dalam melindungi para korban.

Hal tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terkait pandangannya mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Peraturan perundang-undangan berkaitan kekerasan seksual saat ini belum dapat dikatakan optimal memberikan pencegahan dan perlindungan serta memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual akan rasa keadilan,” kata anggota Fraksi PDIP, Rizki Aprilia di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).


Fraksi PDIP melihat undang-undang mengenai kekerasan seksual menjadi sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum atas kekerasan seksual.

Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang rendah derajat manusia.

“Fraksi PDIP Perjuangan menolak dengan tegas segala bentuk tindakan kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual,” tegasnya.

Oleh karena itu, PDIP memandang melalui rancangan undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan perlindungan dan pemulihan korban serta kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan yang pada akhirnya akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah berlaku.

“Setelah melaksanakan pemantauan dan peninjauan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual fraksi PDIP Perjuangan memberikan dukungan penuh dengan beberapa catatan,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya