Berita

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep/Net

Politik

Kalau Hargai Gibran-Kaesang, Ketum Joman Harus Cabut Laporan

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 01:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sudah hampir sepekan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Senin (10/1). Kabarnya laporan tersebut masih dianalisis verifikasi KPK.

Meski begitu, kasus pelaporan terhadap Gibran dan Kaesang oleh aktivis 98, Ubedilah Badrun, menjadi semakin menarik ketika Gibran meminta agar tidak ada yang balik melaporkan kasusnya ke kepolisian.

"Apakah benar karena Gibran tak ingin ada kegaduhan lainnya sebagaimana dikatakannya atau ada arah lain?" tanya pemerhati masalah sosial dan politik, Adian Radiatus, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (17/1).


Jika demikian, menurut Adian, maka Imanuel Ebenezer  selaku Ketua Umum Relawan Jokowi Mania alias Joman yang melaporkan Ubedilah ke Polda Metro Jaya harus segera mencabut laporannya.

"Sebab bila tidak, hal itu sama sekali tidak menghormati dan menghargai pribadi Gibran juga Kaesang," tegasnya.

Bahkan, lanjut Adian, bisa berakibat munculnya tuduhan lain terhadap Gibran bila Joman tidak mencabutnya. Yakni hanya berpura-pura agar Gibran dipandang sebagai sosok yang baik dan taat hukum.

"Lebih jauh lagi karena itu adalah relawan Joko Mania yang berhubungan dengan Jokowi tentunya akan menyeret nama Jokowi, sedikit banyaknya," tegas Adian lagi.

Adian berpandangan, kasus ini sendiri akan menjadi lebih jelas terang benderang setelah KPK menyelesaikan penyelidikannya yang pastinya menjadi prioritas, mengingat sentuhan hukumnya menjadi sangat panas di seputar kekuasaan Presiden Jokowi.

Apalagi keterkaitan pengusaha raksasa konglomerasi dalam alur perusahaan bisnis yang dibentuk Gibran-Kaesang tercantum secara jelas dalam laporan Ubedilah yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

Adian melanjutkan, bagaimanapun tak ada asap bila tak ada api, maka tingkat kebenaran laporan ini tentu bukan sekadar perkara nekat seorang aktivis 98 berhadapan dengan kekuasaan yang dalam beberapa tahun terakhir cukup menakutkan bahkan mengerikan dialam demokrasi Pancasila ini.

Karena itulah Adian berharap KPK dengan independensi dan kredibilitasnya akan mampu bukan hanya tentang terkait tidaknya kedua putra Presiden dalam kejahatan KKN itu.

Tetapi juga menyidik dengan seksama alur suntikan dana yang menyebabkan Kaesang dan Gibran bisa berkancah di medan bisnis puluhan dan mungkin ratusan miliar.

"Sementara 'track record' bisnis Gibran-Kaesang bisa dikatakan tak ada yang spektakuler. Mungkin saja ada yang tidak publik ketahui," demikian Adian.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya