Berita

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus/Net

Dunia

Enggan Dituding Halangi Bantuan Kemanusiaan ke Tigray, Ethiopia Serang WHO

MINGGU, 16 JANUARI 2022 | 08:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia menolak tudingan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut pihaknya telah memblokir bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray.

Alih-alih, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed itu justru mempertanyakan integritas dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Ethiopia ketika Front Persatuan Rakyat Tigray (TPLF) mendominasi politik negara tersebut. Ia menjadi direktur WHO Afrika pertama pada tahun 2017 dengan dukungan penuh dari banyak negara sebagai hasil dari upaya Ethiopia.


Lewat sebuah surat kepada Dewan Eksekutif WHO pada Jumat (14/1), pemerintah Ehitopia menyatakan keberatannya terhadap kedudukan moral, hukum, dan profesional Tedros, dan mengklaimnya "mengancam" integritas organisasi WHO.

Surat itu juga mendesak WHO untuk menyelidiki Tedros, demi mengidentifikasi kesalahan, pelanggaran tanggung jawab profesional dan hukumnya."

"Kepala WHO mencampuri urusan dalam negeri Ethiopia, termasuk hubungan dengan Eritrea," tambah surat itu.

Terkait bantuan kemanusiaan, Ethiopia menuding TPLF telah menghambat bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray. Namun pihak TPLF menolaknya dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak masuk akal.

Dalam beberapa kesempatan, Tedros mendesak agar akses kemanusiaan harus terus diizinkan setiap saat, bahkan selama konflik.

“Bahkan konflik pun tidak bisa dijadikan alasan karena kita memberikan obat-obatan di daerah konflik saat konflik sedang berkecamuk sehingga tempat tidak boleh berbeda. Kemudian bagian lain, tentu saja, hal ini harus diselesaikan secara politik, damai. Jika ada komitmen untuk menyelesaikannya secara damai pasti ada jalan. Ada cara untuk menyelesaikannya secara damai dan politik,” jelasnya,

Sebuah laporan dari Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan akan terjadinya krisis kemanusiaan parah karena operasi bantuan kemanusiaan yang terhalang.

Badan bantuan tersebut mencatat bahwa perang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun telah menyebabkan 9,4 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan kemanusiaan, meningkat 2,7 juta dari empat bulan lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya