Berita

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus/Net

Dunia

Enggan Dituding Halangi Bantuan Kemanusiaan ke Tigray, Ethiopia Serang WHO

MINGGU, 16 JANUARI 2022 | 08:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia menolak tudingan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut pihaknya telah memblokir bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray.

Alih-alih, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed itu justru mempertanyakan integritas dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Ethiopia ketika Front Persatuan Rakyat Tigray (TPLF) mendominasi politik negara tersebut. Ia menjadi direktur WHO Afrika pertama pada tahun 2017 dengan dukungan penuh dari banyak negara sebagai hasil dari upaya Ethiopia.


Lewat sebuah surat kepada Dewan Eksekutif WHO pada Jumat (14/1), pemerintah Ehitopia menyatakan keberatannya terhadap kedudukan moral, hukum, dan profesional Tedros, dan mengklaimnya "mengancam" integritas organisasi WHO.

Surat itu juga mendesak WHO untuk menyelidiki Tedros, demi mengidentifikasi kesalahan, pelanggaran tanggung jawab profesional dan hukumnya."

"Kepala WHO mencampuri urusan dalam negeri Ethiopia, termasuk hubungan dengan Eritrea," tambah surat itu.

Terkait bantuan kemanusiaan, Ethiopia menuding TPLF telah menghambat bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray. Namun pihak TPLF menolaknya dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak masuk akal.

Dalam beberapa kesempatan, Tedros mendesak agar akses kemanusiaan harus terus diizinkan setiap saat, bahkan selama konflik.

“Bahkan konflik pun tidak bisa dijadikan alasan karena kita memberikan obat-obatan di daerah konflik saat konflik sedang berkecamuk sehingga tempat tidak boleh berbeda. Kemudian bagian lain, tentu saja, hal ini harus diselesaikan secara politik, damai. Jika ada komitmen untuk menyelesaikannya secara damai pasti ada jalan. Ada cara untuk menyelesaikannya secara damai dan politik,” jelasnya,

Sebuah laporan dari Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan akan terjadinya krisis kemanusiaan parah karena operasi bantuan kemanusiaan yang terhalang.

Badan bantuan tersebut mencatat bahwa perang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun telah menyebabkan 9,4 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan kemanusiaan, meningkat 2,7 juta dari empat bulan lalu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya